TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai hetalan politik 2024 momentum tepat menghadirkan kepemimpinan perempuan di level nasional. Said Abdullah mengutip hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) pada 21 September 2021 dengan pertanyaan 'top of mind' yang menyajikan data kandidasi calon presiden (capres) perempuan masih jauh di bawah laki laki.

Dia juga mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan hal sama, yaitu capres perempuan dari sepuluh daftar kandidasi capres 2024 masih di urutan ketujuh.

"Artinya, dalam realitas politik di Indonesia kepemimpinan perempuan dalam kandidasi capres 2024 masih menyisakan problem akseptabilitas atau hambatan penerimaan publik," kata Said Abdullah.

"Dengan kata lain, temuan hasil survei di atas menggambarkan bahwa kandidasi capres perempuan tampak masih sulit bersaing dengan capres laki laki dari sisi akseptabilitas untuk diterima dan dipilih masyarakat pemilih atau 'voters' di Indonesia," kata dia.

Said Abdullah juga mengutip pandangan Bung Karno dalam buku 'Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjoeangan Repoeblik Indonesia', (cet I, 1947), yakni posisi perempuan dalam perjuangan republik Indonesia bukan sekadar urusan emansipasi.

Bung Karno, lewat pengalamannya dirawat oleh Sarinah, disebutnya menemukan humanisme dalam praktik hidup. Geneologi pemikiran Bung Karno yang Marhaenis, kata Said Abdullah, kental dengan kritik terhadap modernisme barat sebagai semang imperialisme.

"Jadi kita pahami bila Bung Karno bukan sekadar menempatkan perempuan dalam pemajuan bangsa dan negaranya, lebih spesifik, perempuan menjadi bagian kekuatan yang harus turut serta melawan feodalisme, kolonialisme dan imperialisme," imbuh dia.

Menurut Said Abdullah, konstruksi pandangan visioner Bung Karno dapat mengafirmasi pentingnya tokoh perempuan tampil dalam kepemimpinan nasional 2024.

Pertama, kata dia, kandidasi perempuan dalam kepemimpinan nasional bukan sekadar dukungan terhadap figur, tetapi bisa membuktikan bangsa ini bisa keluar dari feodalisme patriarkis sebagai syarat kemajuan sosial.

"Kepemimpinan perempuan sudah sewajarnya bila mengacu agregat sosial-demografis kita menempati kedudukan yang strategis. Kenapa? aspek keadilan. Artinya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76%. Ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif prosentase kandidasi capres perempuan seharusnya berbanding sama dengan jumlah kandidasi capres laki laki," ujar Said Abdullah.

Dia meyakini aspek demokrasi kandidasi capres perempuan dalam kontestasi Pilpres 2024 akan mewarnai gagasan gagasan tentang kesejahteraan perempuan, proteksi atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengentasan kemiskinan perempuan akibat dominasi kultur patriarkal dan dampak struktural turunannya.

Dalam konteks in. dia meyakini kehadiran kepemimpinan perempuan bukan sekedar gerakan emansipasi, bukan sekadar perjuangan gender, bukan kepentingan personal dan kelompok.

"Melainkan, menurut Prof. Dr. Ir. Erni Hirmayanti untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan dalam menghadapi tantangan golbal yakni peran kepemimpinan perempuan yang visioner dan berperspektif gender, termasuk pada panggung internasional yang kental kebijakan kebijakan maskulinitas," ujar dia.

Said Abdullah meyakini penguatan dan peneguhan atas kepemimpinan perempuan di level nasional dan internasional haruslah menjadi agenda bersama. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bersama semua pihak dalam memperjuangkan kesadaran baru secara massif untuk meminimalisasi aspek hambatan akseptabilitas dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan sebagaimana tercermin dalam data survei yang dia sebutkan tadi.

"Di sinilah momentum Pilpres 2024 adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menghadirkan kebutuhan bangsa ke depan dalam menghadirkan kepemimpinan perempuan di level nasional," pungkasnya.

Baca Juga: