AKURAT.CO, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai kurang pas jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana mengirimkan tim medis independen ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurutnya, Lukas seharusnya dilakukan upaya jemput paksa.

"Mestinya menurut saya itu setelah panggilan pertama mangkir, segera dipanggil kedua, dan kalau tidak datang itu menjemput paksa," kata Boyamin Saiman melalui keterangan yang diterima, Senin (24/10/2022).

Boyamin menuturkan jika terdapat pihak yang tak kooperatif alias mangkir tanpa sebab setelah dipanggil penyidik dua kali harus dijemput paksa. Pasalnya, kondisi kesehatan Lukas disebut tak bisa dijadikan alasan jemput paksa tak dilakukan.

baca juga:

Penjemputan paksa diyakini tidak melanggar adanya aturan hukum. Jika memang ternyata Lukas tengah sakit, Lukas harus diberikan penananganan medis oleh komisi antirasuah. Meski begitu, lembaga antirasuah harus jemput paksa terlebih dahulu hingga baru mendapatkan perawatan medis.

"Kalau toh dalil sakit itu ya dibawa ke rumah sakit untuk dibantarkan mestinya begitu," ujar Boyamin.

KPK sebelumnya disebut bakal segera mengirimkan tim medis independen untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pengiriman tim dokter itu guna membantu pemulihan kesehatan Lukas.

"Kita akan visitasi untuk mengatahui kesehatan tersangka LE (Lukas Enembe) guna membantu pemulihan kesehatan dan pengobatan tersangka LE," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (19/10/2022).

Bantuan medis ini juga dilakukan untuk mempercepat penanganan perkara. Lembaga Antikorupsi tidak mau memaksakan diri memeriksa Lukas dalam keadaan sakit. []