“Jadi, kalau sekarang Pak Gubernur sakit, biarlah ada orang-orang yang mengurus beliau, seperti dokter dan perawat. Sedangkan urusan pemerintahan perlu sihadirkan penjabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua. Ini penting. Pemerintah Pusat jangan tutup mata,” pinta Martinus di Sentani, Sabtu (22/10).

Menurut Martinus, dengan adanya penjabat baru yang memimpin tatakelola di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua maka roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan kembali maksimal.

Selama Gubernur sakit, lanjut Martinus, masyarakat pada umumnya mengeluh menyangkut pelayanan dari Pemerintah. Ada dana-dana pembangunan yang tersendat dan sebagainya.

Dalam pengamatan Martinus, beberapa bulan terakhir ini, para pejabat Pemprov maupun elit politik di Bumi Cenderawasih ini sibuk mengurusi kesehatan gubernur dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Kalau kita semua mau mengurusi yang sakit, lalu bagaimana dengan rakyat? Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang mengurus. Masyarakat kan banyak. Masyarakat ini perlu diurus, bukan dibiarkan, atau semua masyarakat mau dibiarkan sakit?” ujar Martinus.

Mengenai tuduhan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Martinus kembali menegaskan sikapnya mendukung KPK memeriksa Lukas sesuai aturan yang berlaku di negara ini.

 “Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan,” tegas Martinus.