Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih belum mendeklarasikan usungan paket Capres-Cawapres untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut KIB lakukan, untuk menghormati Presiden RI Joko Widodo, yang pemerintahannya masih berjalan hingga 2024 mendatang.

“Perkara waktu, KIB menghormati Bapak Presiden,” tegas Airlangga, dalam sesi pemantapan visi-misi KIB, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (20/10). Oleh karena itu, pembahasan mengenai paket nama Capres-Cawapres yang diusung KIB disebutnya sebagai agenda dalam bab atau chapter selanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Masih Dua Tahun Lagi, Zulhas Soroti Gerak Cepat Parpol Usung Capres

Ia memandang, banyaknya deklarasi Capres yang terlalu dini dapat memicu adanya problema di dalam perjalanan pemerintahan Indonesia saat ini. Terlebih, Indonesia kini tengah menghadapi berbagai ancaman dari ketidakpastian yang terjadi secara global.

“Akan ada ‘pebble in the shoes’, kerikil di sepatu, kalau terlalu banyak Capres yang di-announce sebelum waktunya. Karena kita sedang menghadapi tantangan yang besar, tantangan ketidakpastian yang tinggi,” ujar Airlangga.

Oleh karena itu, ia memandang bahwa saat ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk bahu-membahu dalam menghadapi tantangan tersebut. Ia pun menggarisbawahi bahwa momentum itu tak semestinya digunakan untuk saling beradu argumen terkait sesuatu yang masih prematur.

“Bukan waktunya untuk saling berbeda pendapat terhadap hal yang belum waktunya. Ini akan menjadi tidak produktif,” ujarnya.

Baca Juga: Airlangga sebut Golkar Tetap Jalin Komunikasi dengan Parpol Lain Gabung KIB

Airlangga pun menyebut bahwa ketiga ketua umum dari partai politik yang tergabung dalam KIB, yakni Golkar, PAN, dan PPP, adalah politisi yang sudah matang. Menurutnya, ketua umum dari ketiga partai politik anggota KIB telah memiliki memori kolektif akan pembangunan yang terjadi di Indonesia pada masa-masa pemerintahan terdahulu.

“Oleh karena itu, pasti akan dibuat kebijakan yang kolektif kolegial. Kita semua kolektif kolegial. Tidak ada satu bos di atas bos yang lain. Jadi, inilah yang akan kita perjuangkan ke depan,” katanya.