FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) telah mengumumkan daftar nama calon dirjen Imigrasi dari non-ASN.

Sosok Silmy Karim menjadi sorotan saat namanya lulus dalam daftar pengumuman seleksi administrasi pada Rabu, 19 Oktober 2022 di laman kemenkumham.go.id.

Silmy menduduki nomor 1 yang lulus dari 29 nama lainnya sebagai peserta yang mendaftar posisi dirjen Imigrasi jalur non-ASN.

Pengumuman tersebut dikeluarkan dan ditandatangani Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto.

Lantas, siapakah sosok Silmy Karim?

Pada Februari 2022, publik dikejutkan dengan pengusiran Silmy oleh DPR RI karena telah menantang legislator Senayan.

Dia diusir langsung Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi pada 14 Februari 2022. Hal itu bermula ketika Bambang menyoroti pabrik blast furnace Krakatau Steel yang operasinya dihentikan.

Namun saat Bambang tengah berbicara, Silmy memotong pembicaraan sehingga membuat Bambang geram dan mengusir bos Krakatau Steel itu.

Sebelum menjadi dirut Krakatau Steel, Silmy pernah menjabat di perusahaan BUMN lainnya, yakni sebagai Dirut PT Pindad (Persero) pada Desember 2014 hingga Agustus 2016.

Dia juga menjabat sebagai dirut PT Barata Indonesia pada Agustus 2016 hingga September 2018. Silmy pernah berkarier di pemerintahan, di antaranya anggota Dewan Analis Strategis BIN pada 2013-2015, komisaris PT PAL Indonesia (Persero) pada 2011-2014, anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014).

Kemudian, staf Khusus kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2010-2011, anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI pada 2010-2011, anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI pada 2008-2009.

Juga anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI pada 2007-2008 Diketahui Silmy pernah mengenyam pendidikan di NATO School, Jerman, Harvard University dan Postgraduate School di Amerika Serikat.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2021, Silmy Karim memiliki harta kekayaan senilai Rp205 miliar.

Perekrutan non-PNS untuk menjadi JPT baik utama maupun madya pada kementerian atau lembaga sah saja. Namun, Imigrasi memiliki catatan tersendiri, mengingat adanya tugas tugas keamanan dan menyangkut rahasia negara.

Masuknya jaringan teroris, narkoba hingga cyber crime bergantung pada Imigrasi sebagai pintu masuk negara.

Selayaknya, posisi jabatan tertinggi di Imigrasi diduduki oleh sosok yang memiliki latar belakang mumpuni yang menguasai dan dapat melaksanakan tugas dengan baik serta tidak ada catatan kelam. (jpnn/fajar)