Belum lama ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis alias business to business (B to B).

Proyek kereta peluru yang menghubungkan Padalarang dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pemerintah pun bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Namun demikian sampai saat ini, baik pemerintah maupun pihak KCIC masih kukuh menganggap proyek ini B to B.

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan komitmen pendanaan dari China Development Bank (CBD).

Mantan sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menilai hal tersebut adalah sebuah jebakan negara China yang hampir sama dengan apa dilakukan diberbagai negara.

“Ada duit dari pemerintah kok B to B. Itu selalu cara China untuk menjebak suatu negara, saya pikir dua minggu lalu Laos kena dengan metode yang sama Pak Jokowi juga mengatakan bahwa ini bukan bantuan tapi ini adalah kerja sama, betul ini kerja sama tapi Laos itu kan sudah sama sama kereta api cepat,” kata Said Didu dalam Chanel YouTube Manusia Merdeka seperti dikutip Monitor Indonesia, Jum’at (21/10).

Laos, kata Said, kini sudah tidak mampu membayar lagi hingga akhirnya mengganti dengan mata Uang China.

“Akhirnya mengganti dengan mata uang China, di Turki juga berbagai infrastruktur, hampir semua infrastruktur yang dibangun China sudah di eneksasi oleh China diberbagai negara dan modusnya persis sama, sama semua ke berbagai negara, bahkan Laos itukan jelas-jelas projek obor, proyek obornya China,” bebernya.

Said menjelaskan, bahwa di Laos itu masih lumayan karena sebenarnya China masih bagus, karena 70 persen sahamnya dimiliki oleh China, hanya 30 persen oleh Laos.

“Tapi Laos tetap tidak mampu membayar dan utangnya hanya 91 Triliun, investasi nya, tapi nggak mampu juga membayar,” jelasnya.

“Ini cara dia menjebak bahwa dibungkus proyek investasi tapi harus dijamin pemerintah, kalau kita doble lagi, jaminannya, jadi harus join dengan BUMN dan harus dijamin pemerintah,” sambungnya.

Itulah yang dipakai terus, kata Said, pemerintah mengatakan B to B, B to B secara hukum tetapi secara pinjaman, itu bukan B to B melainkan Government To Government (G To G) karena jaminannya Pemerintah.

“Kerja samanya B to B tapi keuangannya bisnis, tapi malah menurut saya pemerintah China menugaskan Pangnya Pangeswor China, kemudian pemerintah pemerintah Indonesia menugaskan BUMNnya dan dijamin pemerintah,” katanya melanjutkan.

Untuk, Said menganggap, ini adalah Government To Government (G to B) yang dibungkus dengan Business To Business (B to B).

“Kita lihat dari semangat dua Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping untuk proyek ini tinggi sekali artinya G to G sebenarnya namun B to B,” ujarnya.

Atas hal ini, Said berharap kepada masyarakat agar paham terhadap jebakan Negara China itu dalam proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung yang sampai saat ini juga belum terselesaikan.

“Kita ingat, supaya publik paham, bahwa jebakan China selalu begitu, istilah saya jebakan makan bubur dari pinggir, itulah cara China,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sampai saat ini, baik pemerintah maupun pihak KCIC masih kukuh menganggap proyek ini B to B.

“Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19,” kata Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangannya.

Menurut Dwiyana, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium

Foto: Mantan sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu/Net