Jombang (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, secara tegas menolak politik identitas sebab bisa rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pemilu 2024.

"PBNU akan melawan. Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak tapi kami juga akan melawan semua yang menggunakan politik identitas," kata dia, saat ditemui setelah apel nasional Hari Santri 2022 di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu.

Ia juga sangat tidak setuju kepada pihak-pihak yang berupaya memperalat agama sebagai senjata politik, sebab bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

. Pengamat: Politik identitas harus dikelola agar tak hambat demokrasi

Pihaknya sangat berharap Pemilu 2024 di Indonesia bisa berlangsung dalam demokrasi yang rasional. Untuk itu, dirinya meminta agar pemilih berpikir tentang catatan dari para kandidat yang hendak maju dalam Pemilu 2024.

"Kami minta ke pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik. Bukan soal identitas, bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk memperalat NU, termasuk tempat ibadah. Kami akan lawan," katanya.

Menjelang Pemilu 2024, sejumlah nama sudah ramai diperbincangkan menjadi calon Presiden. Bahkan, terdapat partai yang sudah resmi mengusung calonnya untuk maju menjadi calon presiden.

. Merawat taman sari Indonesia, menolak politik identitas

Partai NasDem adalah salah satu yang sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan, dua pekan menjelang masa jabatannya habis sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024.

Sementara itu, PSI akan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024. Walaupun PSI tidak memiliki kursi di DPR, PSI tetap mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Presiden Joko Widodo juga berpesan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu stabilitas nasional, baik itu ekonomi, keamanan, sosial, dan politik.

"Jangan sampai perhelatan politik nanti di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, dan stabilitas sosial politik," kata Jokowi usai menghadiri acara HUT Ke-58 Partai Golkar di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10).

. Agung Laksono: WNI Jawa atau non-Jawa memiliki hak sama menjadi capres

Ia menilai, saat ini stabilitas politik sangat penting bagi suatu negara. Terlebih, di tengah kondisi ketidakpastian global yang melanda seluruh negara dunia.

Ia berpesan kepada Partai Golkar yang berusia 58 tahun agar berhati-hati dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung pada Pemilu 2024.

"Siapa pun capres dan cawapres yang dipilih harus hati-hati karena menakhodai 273 juta rakyat Indonesia sehingga dalam penentuan capres dan cawapres tadi saya sampaikan hati-hati dengan kalkulasi tidak sembrono," kata Jokowi.

. Akademisi: Waspadai konflik SARA dan politik identitas jelang pemilu

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2022