Reporter: Darul Fatah|

Editor: Darul Fatah|

Kamis 20-10-2022,22:24 WIB

Ilustrasi pelajar SMA sedang melakukan kegiatan belajar.--

JAKARTA, FIN.CO.ID - Prestasi siswa dan siswi di Jakarta menjadi perhatian serius kalangan politisi Kebon Sirih.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Achmad Nawawi mengatakan, pemerintah punya beban dan tanggungjawab dalam melahirkan putra dan putri yang berprestasi.

"Untuk menunjang itu perlu dilakukan revisi terhadap perda pendidikan," ujar dia.

BACA JUGA:Rekomendasi Ramuan Herbal Penurun Demam dan Batuk Pilek untuk Anak

Menurut Achmad, seleksi nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) didominasi siswa dengan tingkat perekonomian menangah ke atas.

“Rata-rata, orang yang mapan gizi dan proteinnya bagus, mereka juga bisa les. 

Kebalikannya, sambung dia, orang susah sering kalah saing. 

"Akhirnya tidak jadi kuliah karena swasta perlu mengeluarkan biaya cukup besar,” tutur dia.

BACA JUGA:Politisi Ingatkan Pedagang Kecil di Jakarta agar Rajin Tuntut Ilmu supaya Tak Kalah Bersaing

Sebelumnya, Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI jadisorotan banyak pihak. 

Pemerhati pendidikan dari Vox Populi Insitut Indra Charismiadji menyebut ada miskonsepsi wajib belajar dalam RUU Sisdiknas.

“Desain wajib belajar dalam RUU Sisdiknas ini sesat pikir, karena yang dicantumkan di sana adalah wajib belajar dipahami sebagai kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ditambah lagi kewajiban orang tua untuk menanggung biaya pendidikan,” ujar Indra di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Padahal, lanjut dia, dari pemahaman UNESCO dan seluruh dunia bahwa yang namanya wajib belajar adalah akses yang diberikan pada pemerintah agar semua warga negara bisa bersekolah.

BACA JUGA:AHY Bukan Kriteria Cawapres Anies, Pengamat: Peluang Kemenangan Sangat Kecil

Sumber: