TAGAR.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digeruduk massa yang mengatanamakan dirinya Satgas Pemburu Koruptor (SPK) pada Jumat, 21 Oktober 2022. Massa aksi mendesak KPK terus mengungkap dugaan penyelewengan anggaran penyelenggaraan Formula E dan segera menaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

"Momentum tepat dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan pada tanggal 16 Oktober 2022 seharusnya lebih mempermudah KPK melakukan pendalaman atas kasus Formula E," kata Ibrahim selaku koordinator aksi.

Menurut Ibrahim, tuntutan masyarakat saat ini adalah mendesak pimpinan KPK Firli Bahuri untuk segera menggelar gelar perkara dan menaikkan ke tahap penyidikan.

Disela-sela aksinya, pendemo juga menggelar teatrikal dan berperan layaknya koruptor membancakan uang-uangan yang melimpah, dan disisinya ada Joker yang sedang tertawa lantaran KPK tidak mampu berbuat untuk menindaknya.

"Teatrikal ini sebagai simbol, bahwa Joker yang dianalogikan sebagai penjahat alias koruptor kelas kakap yang menertawakan para pimpinan KPK karena tidak berani melakukan penindakan," ucapnya.

Menurutnya, demi meningkatkan kepercayaan publik kepada KPK, maka sudah saatnya seret koruptor yang ikut menikmati bancakan anggaran Formula E.

Apalagi, kata dia, KPK adalah lembaga Ad Hoc yang dibentuk atas "amanat reformasi" sehingga harus bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari manapun untuk mempercepat penanganan kasus Formula E.

"Jangan ada pihak yang ditumbalkan tapi seret semua yang terlibat termasuk dalang utamanya. KPK jangan terpengaruh dengan intervensi upaya penggiringan opini dari sekelompok orang bahwa penanganan kasus Formula E tidak murni hukum maupun politisasi. Tolak jargon kriminalisasi dan politisasi ! Kasus Formula E murni hukum, dan berjalan jauh-jauh hari," bebernya.

Para aktivis menyakini lembaga antirasuah itu sudah mengumpulkan banyak bukti dan bisa dibilang sudah lengkap.

Namun, kata dia, keberanian KPK seperti macan ompong karena baru proses penyelidikan kasus Formula E KPK sudah linglung diterpa pembangunan opini para pembela koruptor.

"KPK jangan goyah, dan jangan dipandang lemah. Saatnya kasus Formula E yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat fantastis itu bisa dibongkar secara terang benderang," sebutnya.

Selain di KPK, massa juga menggelar aksi serupa di Bank DKI dengan menuntut agar usut tuntas kasus dugaan korupsi Formula E. Apalagi, para pakar hukum mengamini bahwa terdapat unsur dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E.

"Bank DKI juga harus dimintai pertanggung jawaban, usut semua yang terlibat sampai ke aktor intelektualnya. Apalagi, hingga detik ini LPJ penyelenggaraan Formula E ini tak kunjung di sampaikan saat era Anies Baswedan. Saatnya era pj Gubernur DKI yang baru Heru Budi bisa melakukan bersih-bersih di internal DKI, Jakpro, dll," ujarnya.

Para aktivis Pemburu Koruptor ini juga menyambangi Kantor BPK Provinsi untuk mengingatkan agar tidak bermain mata dengan para koruptor Formula E. Joker yang pimpin demo itu berharap tidak ada auditor yang ikut-ikutan menutupi kasus Formula E.

"Kejanggalan laporan yang berbeda saja bisa jadi temuan dan ini ada masalah. BPK Provinsi harus transparan jangan ada upaya untuk menutup-nutupi permainan kotor Formula E ini. Fakta-fakta adanya penyelewengan anggaran dan dugaan unsur pidana harus dikuak secara terang benderang," pungkasnya.[]