Jakarta, Gatra.com - Pengamat Tata Kota Muh. Azis Muslim mengatakan, kolaborasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi langkah menarik dan strategis.

Kata Azis, ini jadi langkah pertama dari Heru Budi menjalin kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Pada pertemuan itu juga membahas langkah strategis, yakni melakukan sinergi transportasi umum di DKI Jakarta yang mencakup MRT, LRT, commuter line, kereta bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Memang menarik ya menyimak apa yang sebenarnya menjadi langkah-langkah pertama dari PJ Gubernur DKI, kalau bicara kolaborasi memang itu menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan,” kata Azis saat dihubungi, Kamis (20/10).

Menurut Azis, langkah Heru Budi untuk membangun kolaborasi dengan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian BUMN sudah tepat, karena pemerintah sendiri harus melakukan hal tersebut dalam membangun akselerasi dan capaian berbagai program kerja yang sudah disiapkan.

“Artinya pemerintah daerah dan juga berbagai macam unit kerja di pemerintahan memang membutuhkan dan memang diperlukan adanya kolaborasi ya untuk membangun akselerasi dan capaian dari berbagai macam program-program kerja yang memang sudah disiapkan,” ujarnya.

Meski menjadi langkah yang strategis, Azis menyarankan agar Pj Gubernur DKI itu terlebih dahulu memahami permasalahan yang hendak diperbaiki agar kolaborasi antara Pemda dan Pempus tidak salah sasaran atau mubazir.

“Nah kalau kita melihat apa yang sebenarnya saat ini dilakukan oleh PJ gubernur DKI, sekaligus membangun kolaborasi dengan kementerian BUMN, pandangan saya yang harusnya dipahami terlebih dahulu adalah identifikasi masalah, artinya kalaupun memang saat ini pj gubernur itu akan memperbaiki kinerja dari Gubernur sebelumnya,” ucapnya.

“Selama ini permasalahan transportasi ada di mana, apakah memang selama ini tidak ada kolaborasi atau memang kolaborasinya belum mantap, itu yang memang harusnya dipahami dan mestinya ditelusik lebih jauh terlebih dahulu,” tambahnya.

Dijelaskan Azis, langkah kerjasama antara Pj Gubernur DKI dan Menteri BUMN Erick Thohir sangat penting dan harus dilakukan, apalagi ingin lebih memodernisasi transportasi.

“Jadi itu kalau ditanya terkait dengan kolaborasi, ya penting itu memang harus dilakukan tapi kaitanya dengan spesifikasi untuk kolaborasi bidang transportasi coba dicek dulu, dilihat selama ini bagaimana sebenarnya Pak Anis mendesain dan juga membangun sistem transportasi titik-titik rumahnya, di mana itu yang memang harusnya diketahui dan mestinya dicari solusinya demikian,” jelasnya.

Lebih jauh Azis menerangkan, Pj Gubernur DKI Jakarta adalah orang yang lama mengabdi di Jakarta, namun baiknya pelajari dan identifikasi apa saja yang harus diperbaiki, dan selanjutnya mengambil langkah perbaikan dengan menggandeng pihak lain, seperti Kementerian BUMN.

“Evaluasi titik-titik yang kurang atau titik-titik lemah dari pemerintahan yang lama, baru selanjutnya mengambil langkah-langkah taktis, langkah strategisnya seperti apa untuk bisa membangun dan melanjutkan tata kelola Jakarta ini dengan lebih baik, itu sebenarnya prinsipnya,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuannya dengan Heru merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem transportasi publik yang terintegrasi.

"Seperti yang telah saya sering sampaikan, kesuksesan pemerintah ketika kita bergotong-royong untuk membuat program terbaik untuk masyarakat. Kalau teman-teman media ingat, waktu itu seminggu setelah menjabat, saya juga datang ke kantor Gubernur DKI sebelumnya, Pak Anies," ujar Erick usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Erick menyebut kolaborasi BUMN dengan Pemprov DKI selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensinkronisasikan transportasi yang dimiliki BUMN dan BUMD DKI Jakarta. Erick menyebut Heru juga berkomitmen untuk terus memastikan dan meningkatkan kerja sama yang sudah terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dengan BUMN.

"Kedua, kita juga melakukan sinkronisasi aset yang dimiliki BUMN dan pemda untuk menjadi fasilitas publik atau fasilitas mendukung UMKM yang secara nasional jumlahnya sebanyak 65,4 juta dan menjadi 97 persen pembukaan lapangan kerja," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.

Di tengah situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian, Erick menilai keberpihakan pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang penting bagi sektor UMKM. Erick mengatakan Presiden Jokowi juga telah mengapresiasi sejumlah program BUMN untuk UMKM, seperti Pasar Digital (PaDi) UMKM sebagai percontohan yang baik.

"Tadi diskusi hampir satu jam lebih, Pak Heru dan saya berkomitmen bagaimana kita 1,5 tahun atau dua tahun ini bisa terus mempercepat, bukan malah mencari perbedaan, tapi justru mempercepat agar ini pelayanan bisa semakin maksimal," kata Erick.