Warta Ekonomi, Jakarta -

Kemunculan Dewan Kolonel yang digadang-gadang bertujuan untuk mengangkat Puan Maharani di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 rupanya mendapat teguran dari PDIP. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Ia menyebut PDIP bukan gerombolan politik yang bisa seenaknya membuat satuan di partai tanpa mengikuti AD/ART. Hal ini menyikapi keputusan PDIP untuk menerbitkan surat teguran keras kepada kader parpol yang terlibat aktif berbicara soal Dewan Kolonel.

Baca Juga: Pacul PDIP Soal Heboh Loyalis Puan Maharani Buat Dewan Kolonel: Cuma Kongkow, Semua Tegak Lurus dengan Arahan Megawati!

"Ini bukan gerombolan politik. Kami ini ada dalam barisan organisasi yang taat aturan, harus di bawah komando organisasi," kata legislator Komisi II DPR RI itu saat dihubungi, Jumat (21/10/2022).

PDIP diketahui menerbitkan surat teguran tertanggal 5 Oktober 2022 kepada kader yang terlibat aktif menghidupkan narasi Dewan Kolonel. Namun, Komarudin tidak memerinci nama yang dikirimi surat teguran keras sembari menyebut peringatan tersebut menjadi terakhir.

Baca Juga: Loyalis Puan Maharani dan Ganjar Pranowo Mohon Buka Kuping Lebar-lebar! Pengamat: Dewan Kolonel dan Kopral Tidak Menguntungkan!

"Iya, itu jadi peringatan yang terakhir," kata legislator Daerah Pemilihan Papua itu.

Menurut Komarudin, PDIP tidak mengirimkan surat teguran keras kepada kader yang tak tahu permasalahan tentang Dewan Kolonel.

"Kalau teman-teman yang tidak mengerti masalah hanya ditaruh nama, ya, enggak usah ditegur," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota Fraksi PDIP di Senayan membentuk Dewan Kolonel yang bertugas mengangkat nama Puan Maharani sebagai capres.

Baca Juga: Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral Wakili Duel Puan dan Ganjar, Kata Ganjar Mania: Kami Merasa Tertantang!

Usulan pembentukan Dewan Kolonel dicetuskan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo. Adapun, anggota Dewan Kolonel berjumlah 12 orang.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto didapuk menjadi 'jenderal'. Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan didapuk menjadi koordinator Dewan Kolonel.

Baca Juga: Tak Lagi Rugi, Bank Jago Cetak Laba Rp 41 Miliar Hingga September 2022

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Fajar.co.id.