PIKIRAN RAKYAT – Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule didesak mundur oleh publik dari kursi Ketua Umum PSSI.

Publik menilai Iwan Bule punya tanggung jawab moral atas tragedi di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan tewasnya 134 orang.

Bahkan, desakan mundur juga datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD.

Menanggapi desakan tersebut, juru bicara Iwan Bule, Ahmad Riyadh mengatakan walau tak didesak, bisa saja mengundurkan diri dengan sendirinya tiga bulan sebelum masa jabatannya habis di tahun 2023 mendatang.

Baca Juga: Pesan Ridwan Kamil ke Camat dan Kades di Bekasi: Tidak Apa-apa Tinggal di Desa, tapi Rejeki Harus Jakarta

“PSSI ga pake disuruh nanti tahun 2023 ya ganti. Dan perlu proses 3 bulan sebelum mundur,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News.

Menurut juru bicaranya, Iwan Bule hanya bisa mundur dari jabatannya lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Dan untuk pemilihan ketua baru pun tidak bisa digelar melalui intervensi pihak luar.

Selain itu, KLB pun baru bisa digelar jika ada permintaan dari anggota atau voters yang memiliki hak suara dalam kongres sesuai dengan statuta.

Baca Juga: Dicoret dari Laga Manchester United vs Chelsea, Cristiano Ronaldo Kedapatan Tak Latihan dengan Tim Utama

“KLB itu hak anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta ya terlaksana. Kalau di (dari pihak) luar ya gabisa serta merta (gelar KLB). Harus melalui statuta yang ada,” ujar Ahmad Riyadh.

Sementara itu, Iwan Bule dalam pernyataannya selepas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait pada Kamis 13 Oktober 2022 di Jakarta meminta maaf dan akan bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.

“Pertama-tama saya atas nama federasi sekali lagi mohon maaf atas apa yang terjadi tragedi (Kanjuruhan), PSSI secara khususnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini,” ucap Iwan Bule dalam keterangan yang disiarkan YouTube PSSI TV.

“Salah satu bentuknya (tanggung jawab) adalah hari ini kita bersepakat membentuk task force atau satgas transformasi sepak bola yang tentunya berisi pemerintah, kemudian dari FIFA, AFC, Polri, Kemenpora, Kemendagri, PUPR, Kemenkes,” kata Iwan Bule.