YOGYAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),Abdullah Azwar Anasmenyebutkan pada tahun2050 Indonesia diprediksi masuk empat besar ekonomi dunia.Oleh sebab itu diperlukan birokrasi yang perofesional, reformasi birokrasi berdampak, serta pelayan publik ekselen.

"Terkait birokrasi kita dituntut untuk profesional dan berkelas dunia. Namun disisi lain menghadapi dilema seperti masih ada sistem rekrutmen yang KKN, zona nyaman takut perubahan, politisasi ASN, persoalan Non ASN yang semakin jauh dari kata selesai, dan sistem anggaran yang lemah," paparnya.

Ia menjelaskan bahwa kedepan birokrasi ditetapkan berbasis kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak nyata bagi masayarakat serta kolaboratif. Penerapan reformasi birokrasi dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodoyang difokuskan tematik yakni pengetasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintaha, serta prioritas presiden.

Saat ini ada sembilan proyek percontohan pelaksanaan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah.Sembilan pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Daerah Istimiewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Malang, serta Pemerintah Kota Yogyakarta.

Baca Juga :

Reformasi birokrasi disebutkan Menpan RB ditujukan untuk mempercepat manfaat program dan percepatan penyelesaian masalah. Sebagai contoh anggaran kemiskinan besar tidak sebanding dengan hasil penurunan kemiskinan.

"Kalau seperti kata Pak Presiden itu seperti tari Poco-poco, berkeringat tapi tidak bergerak kemana-mana," ucapnya.

Ia mencontohkan besarnya anggaran terkait pengentasan kemiskinan belum berdampak optimal. Anggaran sebesar Rp. 431,3T untuk 65 program dan 128 kegiatan di 16 K/L hanya menurunkan angka kemiskinan sebsar 0,60% (dari 10,14% di Maret 2021 menjadi 9,54% pada Maret 2022). Hal itu terjadi karena program yang dijalankan tidak berkesinambungan dengan prioritas presiden sehingga terjebak pada kegiatan menghabiskan anggaran namun tidak berdampak pada prioritas presiden dalam pengentasan kemiskinan.

"Reformasi birokrasi dilakukan untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi, reformulasi program sehingga lebih tepat sasaran,"terangnya

Baca Juga :

Redaktur : Eko S

Penulis : Eko S