MerahPutih.com - Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap masuk dalam survei-survei Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden (capwapres), termasuk dipasangkan dengan capres NasDem Anies Baswedan.

Pengamat politik Fernando Emas menilai, AHY tidak masuk kriteria calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

"Dalam politik dibutuhkan beberapa kriteria dalam membangun koalisi, sebagaimana disyaratkan Anies ke calon cawapresnya," katanya di Jakarta, Kamis (20/10).

Baca Juga:

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia itu menilai sangat wajar jika AHY tidak masuk kriteria, sebab jika Anies-AHY dipaksakan berpasangan maka peluang kemenangan sangat kecil.

Dia menjelaskan, berdasarkan kriteria yang diisyaratkan Anies Baswedan, yakni dia membutuhkan sosok yang memberikan kontribusi dalam pemenangan.

Menurut dia, sejauh ini elektabilitas AHY yang tercermin dari berbagai survei tidak banyak membantu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.

Meskipun harus diakui, AHY sebagai ketua umum partai maupun mantan militer. Dua faktor itu, kata dia, sangat menguntungkan AHY, namun tidak cukup mampu mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Selanjutnya, kriteria kedua Anies membutuhkan sosok yang dapat membantu memperkuat stabilitas koalisi. Menurutnya, secara hitungan politik pasangan Anies-AHY tidak cocok, karena akan terjadi gesekan antarsesama partai politik.

“Yang dibutuhkan Anies itu tentu bukan tokoh partai politik. Anies kan nonparpol ketika dideklarasikan oleh NasDem, tentu akan membangun koalisi ketiga parpol itu NasDem, PKS, dan Demokrat tentunya Anies harus berpasangan dengan nonparpol. Supaya kesepakatan ketiga parpol itu bisa tercapai,” ujarnya pula, seperti dikutip Antara.

Kriteria ketiga, kata dia, Anies membutuhkan sosok yang bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Sementara AHY sendiri tidak punya pengalaman yang cukup dalam pemerintahan, sehingga tidak akan efektif dan membantu.

“AHY belum memiliki pengalaman sebagai pejabat publik, sehingga sangat diragukan akan mampu melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik," katanya menegaskan. (*)

Baca Juga: