RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam komitmen Paris Agreement 2016, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mencapai target 23 persen bauran energi EBT pada 2025. Hal inilah yang mendorong kuat lahirnya Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan RUU EBT. Bersamaan dengan itu juga Kementerian BUMN juga mendorong kepada lintas perusahaan untuk mulai berbasis energi hijau.

Sebagaimana juga diketahui publik pada tanggal 18 Oktober lalu, terjadi kesepahaman delapan BUMN untuk menandatangani Net Zero Emission 2060. Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan juga mempercepat target 23 persen bauran energi campuran EBT.

Menteri BUMN Erick Thohir pada kesempatan yang sama, mendorong agar BUMN memiliki komitmen kuat menuju energi hijau.

Berita Terkait : Didukung ADB, Wamen BUMN: ETM Jadi Skema Investasi Kunci Percepat Transisi Energi

“Kami berharap para BUMN dapat menjalani prinsip ekonomi hijau dalam bertransformasi dan menjadi contoh baik bagi masyarakat Indonesia,” papar Menteri Erick Thohir pada acara tersebut.

Said Aqil Siroj Institute sebagai salah satu lembaga yang memperjuangkan masyarakat pesantren menilai sikap pemerintah sebagai momentum positif bagi masyarakat pesantren.

Abi Rekso selaku Deputi Kajian SAS Institute, melalui kajiannya mendorong masyarakat pesantren agar terlibat transformasi energi nasional. Dirinya menegaskan, menjelang Hari Santri Nasional masyarakat pesantren perlu agresif agar terlibat atau dilibatkan dalam transformasi energi nasional.

Berita Terkait : Yandri Susanto: Pondok Pesantren Penjaga Moral Bangsa

Dalam kajiannya Abi Rekso mengambil contoh Negara Cina, sebagai salah satu kekuatan baru energi.

“Ada tiga kunci sukses Cina yang bisa jadi buah pelajaran. Pertama, arah politik energi yang disiplin dan asertif. Kebijakan dijalankan hingga roda pemerintah paling bawah. Kedua, mega proyek EBT sebesar 450 GW, yang terpusat di 5 provinsi prioritas. Mereka membangun PLTA dan PLTS di atas tambang batubara yang sudah dimoratorium. Ketiga, hingga 2022 pemerintah Cina tercatat mensubsidi dan membiayai proyek EBT sebesar 60 Miliar USD (setara dengan 852 Triliun Rupiah). Tentu dana konsorsium itu juga bagian dari investasi dalam maupun luar negeri. Inilah tiga pilar kesuksesan Cina dalam transformasi energi hijau," jelas Abi Rekso.

Abi menekankan, jika belajar dari Cina, bukan tidak mungkin Indonesia juga mampu melakukan lompatan. Lebih-lebih pemerintah secara maksimal melibatkan masyarakat pesantren. Menurutnya, kedepan pengembagan EBT bukan saja bergantung pada modal dan teknologi. Namun, juga kesediaan lahan yang luas dan partisipasi masyarakat. Teorinya, semakin luas partisipasi publik makan akan semakin cepat tercapai target 23 persen bauran energi.

Berita Terkait : Ketum Viking Persib Club Ucapkan Terima Kasih Ke Erick Thohir

“Dalam draft terakhir RUU EBT termaktub BAB XIII Partisipasi Masyarakat Pasal 38, pasal ini bisa kita maknai sebagai jalan masuknya masyarakat pesantren dalam transformasi EBT. Insya Allah SAS Institute akan menjadi lembaga yang terus mendorong keterlibatan masyarakat pesantren dalam transformasi energi nasional," tutup Abi Rekso, Deputi Kajian Said Aqil Siroj Institute.