Presiden membangun PLBN Aruk dengan hati untuk masyarakat perbatasan. Maka dari itu kita wajib mendukung

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya menyatakan akhir pandemi sudah di depan mata. Presiden Joko Widodo awal Oktober menyatakan ada kemungkinan dalam waktu dekat Pemerintah Indonesia menyatakan pandemi COVID-19 berakhir.

Dua pernyataan itu menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia. Begitu pula bagi masyarakat ujung negeri, di Kabupaten Sambas, tepatnya di PLBN Aruk yang berbatasan darat dengan Biawak, Lundu, Sarawak, Malaysia.

Saat mengunjungi PLBN Aruk pekan ini, tampak dua barisan pelintas batas tengah mengantre untuk dapat tanda cap paspor di loket pemeriksaan imigrasi.

Mereka adalah 45 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang hendak berangkat ke Malaysia. Mereka berangkat setelah dapat kepastian bekerja di perusahaan kayu lapis di Bintulu. Calon PMI ini datang dengan menumpang dua bus dari arah Kota Sambas, sekitar dua jam perjalanan ke Aruk.

Ada pula mobil pick up membawa tumpukan kardus berisi buah-buahan. Keduanya diperiksa petugas Karantina Tumbuhan karena kardus yang diangkut berisi buah mangga dan jeruk untuk diekspor ke Malaysia. Buah-buahan berasal kecamatan yang ada di Sambas.

Pemeriksaan mobil bak terbuka itu dilakukan dua kali. Pertama di kantor karantina dan kedua di zona netral di tengah-tengah gerbang Indonesia dan gerbang Malaysia.

Setelah diperiksa, dengan hasil dokumen lengkap dan produk layak ekspor, pihak karantina membolehkan mobil pick up bongkar muatan di zona netral. Kemudian buah dipindah ke kendaraan Malaysia yang sudah menunggu di tempat yang sama sebelum dibawa masuk ke border Biawak.

Penyitaan terhadap masuknya bahan pangan olahan, telur, dan tumbuhan dari negara tetangga juga sudah dilakukan sejak beberapa bulan ini. Tumpukan barang sitaan terlihat di Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan di PLBN itu.

Pemeriksaan paspor pelaku perjalanan wisata, tujuan berobat, dan pekerja migran, ataupun barang ekspor tak hanya berlangsung saat pagi. Aktivitas serupa juga ada saat tengah hari. Karena pelayanan PLBN dibuka sejak pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Dengan meningkatnya pelayanan di PLBN Aruk menyongsong akhir pandemi, harapan Presiden Jokowi saat meresmikan PLBN itu pada 17 Maret 2017 tampaknya akan terealisasi.

Ketika itu, Presiden berpesan, agar kehadiran bangunan megah PLBN di utara Kalbar itu dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi yang baru.

Pos lintas batas negara jangan sebatas sebagai kantor imigrasi, karantina, serta bea dan cukai. Masyarakat harus bisa memanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Kabupaten Sambas. PLBN jangan hanya tempat selfie atau swafoto, tetapi harus dimanfaatkan maksimal penduduk kawasan perbatasan.

PLBN Aruk salah satu dari pos lintas batas negara terpadu yang dibangun sesuai Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Selain Aruk, ada enam PLBN lagi, yakni PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Motaain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Skouw di Kota Jayapura.

Kombinasi etnik-modern

Bentuk bangunan PLBN Aruk adalah kombinasi etnik dan modern. Bangunan berdiri di atas lahan seluas 13 hektare. Di latar bangunan terdapat perbukitan milik negara tetangga. Pemandangan indah menghias di sekeliling bangunan simbol kedaulatan dan integritas NKRI itu.

PLBN Aruk meliputi dua zona yakni zona inti yang mewakili customs, immigration, quarantine and security atau CIQS dalam hal pemberian pelayanan langsung kepada pelintas batas negara.

Dan zona penunjang berada di depan zona inti dengan luas sekitar 4,5 hektare. Fasilitas yang ada di zona ini meliputi tiga hal yakni kedinasan, sosial, dan komersial.

Untuk kedinasan ada Wisma Indonesia, selain sebagai penginapan untuk masyarakat umum juga menjadi tempat tinggal personel CIQS. Untuk aspek sosial, ada bangunan gereja, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

Adapun untuk komersial, ada pasar wisata dan beberapa stan yang bisa diperuntukkan bagi kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Seiring dibukanya gerbang di zona inti pada pagi hari, suasana menjadi ramai karena ada pelintas batas dan pengekspor. Petugas CIQS juga terlihat sibuk melayani. Lalu ada masyarakat berfoto selfie di simbol-simbol PLBN. Kawasan itu makin ramai hingga memasuki sore.

Selain itu masih ada fasilitas shuttle bus (bus antarjemput) bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikelola BUMDes Desa Sebunga, sebagai kawasan inti perbatasan.

Administratur PLBN Aruk, Purwoto, menyatakan Badan Pengelola Perbatasan mendapat amanah dan tugas sebagai satu-satunya pengelola pos lintas batas negara yang ada di Indonesia yang kini jumlahnya delapan.

Tugas utamanya adalah memastikan seluruh instrumen atau seluruh fasilitas di PLBN Aruk dapat difungsikan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak karantina, imigrasi, dan bea cukai.

Misalnya dengan pengadaan fasilitas internet karena berkaitan dengan aplikasi yang digunakan masing-masing instansi tersebut. Kemudian juga menyangkut kelistrikan dan sarana prasarana penunjang lainnya, termasuk masalah kebersihan yang sangat diperhatikan.

Setelah dibuka (kembali) PLBN terpadu Aruk pada April lalu, tren pelintas batas dan kegiatan ekspor di PLBN Aruk meningkat dari hari ke hari.

Untuk September lalu, rata-rata dalam sehari ada 700 orang pelintas batas baik berangkat maupun datang melalui PLBN itu. Minimal ada 500 pelintas yang keluar dan masuk. Bahkan pada hari-hari tertentu atau momentum tertentu, ada ribuan orang per harinya melintas batas melalui PLBN.

"Jadi fenomena untuk pelintasan orang di PLBN Aruk, saya yakin sudah cukup bagus," katanya saat ditemui Kamis (20-10).

Pelayanan CIQS

Kepala Imigrasi PLBN Aruk Achmad Aswira menyatakan pihaknya memiliki 20 personel yang bertugas sejak pagi hari hingga ditutupnya PLBN itu pada pukul 16.00 WIB.

Ketika PLBN dibuka kembali 15 April, warga langsung antusias melakukan perjalanan luar negeri. Begitu pula sebaliknya, banyak warga Malaysia mulai masuk Indonesia lagi.

Sejak 15 April hingga saat ini jumlah keseluruhan pelintas itu di atas 104 ribu dengan jumlah rata-rata 500 orang per hari.

Pada akhir pekan, terjadi peningkatan pelintas batas yang rata-rata dengan tujuan ke Kuching untuk berwisata, medical check up, dan sebagainya.

Kantor Karantina Kesehatan PLBN Aruk mengungkapkan pelayanan pada masa transisi dari pandemi ke endemi masih tetap mengambil referensi dari Satgas Penanganan COVID-19. Ini karena Presiden Jokowi belum mencabut status pandemi tersebut.

"Kami tetap melakukan screening seperti saat ini sesuai dengan ketentuan Satgas," kata Kepala Karantina Kesehatan PLBN Aruk, dr Syukri La Ranti.

Karantina Kesehatan melakukan penapisan terkait bukti vaksin apakah warga yang datang dari negeri jiran sudah divaksin lengkap atau belum. Untuk warga sudah vaksin lengkap cukup mengisi data. Dan jika aman semua dapat masuk ke pemeriksaan imigrasi.

Namun juga ada screening terkait gejala penyakit. Jika ada pelintas melaporkan gejala demam atau pilek maka langsung dilakukan pendataan dan swab. Jika hasilnya nonreaktif maka dipulangkan seperti biasa. Kalau hasilnya reaktif, ada notifikasi ke Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten tujuan, agar pelintas batas harus melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing.

Karena, sesuai surat edaran Satgas terbaru tidak ada lagi karantina terpusat. Khusus untuk WNI, tetap harus memiliki aplikasi Pedulilindungi.

Akan tetapi banyak PMI tidak dapat mengunduh aplikasi itu karena telepon genggam yang dipakai tidak mendukung alias zadul (zaman dulu) sehingga petugas hanya dapat melakukan pendataan secara manual.

Selain itu, WNI sebagai pelintas batas wajib vaksin penguat atau booster, sedangkan warga Malaysia hanya vaksin kedua karena kebijakan pemerintah negara tetangga itu. Jika ada WNI belum vaksinasi ketiga, karantina kesehatan PLBN memberikan vaksinasi di tempat.

Namun untuk saat ini stok vaksin pelengkap di Kalbar sedang kosong sehingga harus ada surat Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang menjelaskan bahwa WNI belum mendapatkan vaksin ketiga sesuai peraturan dari Gubernur Kalbar.

Petugas karantina kesehatan PLBN Aruk ada 12 personel inti didukung 18 BKO dari Kementerian Kesehatan RI karena saat pandemi banyak yang mesti ditangani di PLBN tersebut.

Kepala hanggar Bea dan Cukai PLBN Aruk Hasanuddin menyatakan setelah dibuka kembali border Aruk-Biawak, pihaknya menambah pegawai di semua lini secara optimal.

Juga ada kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawai yang berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Sintete karena membawahi kantor Bea Cukai Aruk tersebut.

Pelintas batas PLBN Aruk akan melalui tahapan pemeriksaan Bea dan Cukai yang meliputi beberapa pemeriksaan. Dimulai dengan mengisi form customs declaration. Berlanjut ke pemeriksaan barang bawaan melalui mesin sinar-x. Jika ada penumpang terindikasi, dilakukan pendalaman melalui pemeriksaan badan.

Menanggapi meningkatnya aktivitas di PLBN terpadu Aruk, Bupati Sambas Satono minta PLBN memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Sambas.

Pihaknya terus mendorong masyarakat kabupaten di utara Kalbar itu dapat memanfaatkan kehadiran PLBN Aruk sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakatnya.

"Karena Presiden membangun PLBN Aruk dengan hati untuk masyarakat perbatasan. Maka dari itu kita wajib mendukung," kata Bupati Satono.

Seiring kian menurunnya kasus aktif COVID-19 di Tanah Air dan menunggu Presiden mengumumkan berakhirnya pandemi maka tak salah jika aktivitas di PLBN Aruk terus menggeliat dari hari ke hari. Pergerakan dinamis ini pasti menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Antrean di Pemeriksaan Imigrasi PLBN Aruk pada Selasa (18-10). ANTARA/Nurul Hayat

Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022