Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan penentuan cawapres diserahkan kepada bakal capres partainya di 2024 yakni Anies Baswedan. 

Meski, Ali mengungkap ada sejumlah nama yang berpotensi jadi kandidat, mulai dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Menko Marves Luhut B Pandjaitan.

"Kalau kita lihat ada kepala-kepala daerah. Ada Andika kalau sudah pensiun, ada Ridwan Kamil, terus ada Ibu khofifah menjadi masuk. Kalau saya Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu figur," kata Ali kepada wartawan, Selasa (18/10).

Secara pribadi, Ali mengatakan lebih mendukung Luhut menjadi cawapres Anies. Menurutnya, Luhut memiliki kemampuan, karakter, dan jejaring yang kuat. Luhut juga bisa jadi pelengkap Anies.

"Kemudian dia mampu menstabilkan pemerintahan menurut saya. Yang terpenting, dia Batak [dan] Kristen," tuturnya.

Ali mengatakan jika pasangan Anies-Luhut dipasarkan, Indonesia akan lebih sempurna. Di satu sisi, ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang mengabaikan prestasi seorang tokoh hanya karena faktor agama.

"Itu yang menurut saya kalau seumpamanya Anies dengan Luhut, menurut saya satu pasangan yang sangat kombinasi. Kenapa? Anies yang dianggap terlalu kanan kalau berpasangan dengan Luhut, ada cobaan kiri yang bagus," jelasnya.

"Jadi posisi ke tengah, nasionalisnya jadi kalau banyak orang meragukan atau khawatir dengan ideologinya Anies, maka Pak Luhut menjadi penyeimbang itu," lanjutnya.

Meski demikian, Ali mengakui bahwa capres-cawapres masih perlu dibahas dengan calon parpol koalisi. Saat ini, misalnya, NasDem tengah menjajaki Demokrat dan PKS.

Ia juga menyadari ada keinginan dari Demokrat untuk memasangkan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Anies, sementara PKS mungkin punya kepentingan lain. Namun menurut Ali, NasDem mengedepankan politik kebangsaan sehingga tak masalah apabila bakal cawapres Anies bukan berasal dari parpol koalisi.

"Politik kita bagaimana Anies ini jadi presiden dengan pasangannya, kemudian nanti sirkulasi kekuasaan itu diatur parpol. Kalau kemudian kita kuat-kuatan untuk bekerja [mengusung calon harus dari parpol] apa yang terjadi?" ujar dia.

Infografik Peta Koalisi Jelang Pilpres 2024.

"Kepercayaan masyarakat terhadap parpol, generasi milenial yang hari ini jumlahnya begitu banyak akan semakin jauh dengan parpol. Pada akhirnya, anak muda kita tidak ada lagi keberanian untuk bermimpi jadi pemimpin di negeri ini karena ada pandangan parpol lah yang pas untuk memimpin negeri ini," tambah dia.

Lebih lanjut, Ali tak khawatir parlemen di Senayan tak kondusif apabila paslon yang diusung tak berasal dari parpol. Menurutnya jika Anies dengan siapa pun wakilnya terpilih, maka sudah sepantasnya harus bisa menjaga kestabilan negara.

"Kader atau non kader saya pikir bukan ancaman, karena apa pun ketika dia sudah jadi kepala negara, pasti memiliki [sikap] pemimpin untuk jaga itu. Poinnya kalau itu dilakukan, artinya NasDem betul-betul menjadikan dirinya untuk menjadi tempat fasilitasi kelompok-kelompok yang tidak punya parpol," terang dia.

Terlebih, Ali berharap koalisi yang dibangun NasDem dapat mengusung kesetaraan. Ia berpendapat jika ada kader parpol maju di Pilpres 2024 maka berpotensi membuat koalisi tak stabil.

"Bicara cawapres belum lah. Tapi bahwa kriteria itu membantu pemenangan, ya, pasti, kan. Kemudian menstabilkan koalisi itu tidak tarik menarik, ya, kan. Artinya dia bukan siapa-siapa gitu, kan. Kalau dia salah satu kader artinya itu sudah tidak menstabilkan koalisi," pungkas Ali.

Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (10/3). Foto: Instagram/@luhut.pandjaitan