Perdana Menteri Haiti Ariel Henry pada Rabu (5/10) mendesak bantuan internasional untuk menangani para geng kejahatan, karena blokade tersebut telah menggangu distribusi pasokan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Menamggapi hal tersebut, Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat dan Republik pada Senin (17/10), mengumumkan undang-undang baru yang bertujuan untuk membantu Haiti mengatasi krisis kemanusiaan dan keamanan dengan menghukum anggota elit politik yang berkolusi dengan geng kriminal.

Ketua Demokrat dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, menyampaikan bahwa langkah nyata diambil AS dengan memperkenalkan Undang-Undang Transparansi Kolusi Kriminal Haiti tahun 2022 di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Undang-undang itu akan mendorong Departemen Luar Negeri AS untuk menyelidiki hubungan antara geng dan elit, dan memberikan laporan di Kongres," ungkapnya seperti dimuat Reuters.

Menendez menjelaskan jika para oknum telah ditemukan, maka berdasarkan UU tersebut AS akan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM dan pembatasan visa pada pemimpin geng Haiti dan otoritas pemerintah yang ikut bersekutu.

"Sudah waktunya bagi geng Haiti dan pendukung politik mereka untuk menghadapi lebih banyak konsekuensi karena mengancam masa depan Haiti dan stabilitas belahan bumi yang lebih luas," tegasnya.

Blokade terminal bahan bakar vital oleh geng yang memprotes rencana pemotongan subsidi bahan bakar, telah mencegah distribusi solar dan bensin di Haiti, menghentikan transportasi serta memutus ibukota dari wilayah penghasil makanan di selatan.

Menurut laporan PBB, blokade membuat sebagian warga Haiti mengalami bencana kelaparan, sementara geng menggunakan kekerasan seksual untuk menanamkan rasa takut.

Pada Sabtu (15/10), pesawat militer AS dan Kanada mengirimkan kendaraan taktis dan lapis baja serta perlengkapan lainnya kepada polisi Haiti untuk membantu mereka memerangi geng tersebut.