Supianto | Kamis, 20/10/2022 16:50 WIB

Helikopter Mi-17 Rusia selama Forum Teknis Militer Internasional di luar Moskow, Rusia, pada 2019. Filipina telah membatalkan pesanan 16 helikopter Mi-17 menyusul pengenaan sanksi terhadap Moskow atas invasinya ke Ukraina (File: Pavel Golovkin /AP)

JAKARTA, Jurnas.com - Rusia mengatakan kepada pemerintah Filipina menghormati kesepakatan senilai $215 juta untuk membeli 16 helikopter militer Rusia, yang dibatalkan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte karena kekhawatiran sanksi Amerika Serikat (AS).

Duta Besar Rusia, Marat Pavlov mengatakan kepada wartawan di Manila pada Rabu malam bahwa pemerintah Filipina belum secara resmi memberi tahu Moskow tentang keputusannya untuk membatalkan perjanjian pembelian, dan sebuah perusahaan Rusia akan terus memproduksi helikopter Mi-17 yang telah dipesan.

Pemerintah Filipina melakukan pembayaran awal dan pilot helikopter Filipina telah menjalani pelatihan Rusia, kata duta besar, seraya menambahkan bahwa salah satu Mi-17 yang telah selesai telah siap dikirim sejak Juni.

"Tapi, sayangnya, itu tidak diterima oleh pemerintah Anda," kata Pavlov kepada wartawan.

"Kami siap memenuhi semua kewajiban kami sebagai mitra terpercaya dari pihak Filipina di bidang kerjasama teknis militer dan kami menganggap hal itu juga akan dilakukan oleh Filipina," kata Pavlov.

"Uang muka itu untuk awal operasi perakitan, jadi kami terus merakit (helikopter). Karena kami menerima sejumlah uang, oleh karena itu memenuhi semua kewajiban kontrak," tambah Pavlov, menurut organisasi media lokal GMA News.

"Ini adalah masalah yang sangat penting dalam hubungan bilateral kami," katanya.

Tidak ada komentar langsung dari pemerintah Filipina, yang sekarang dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Sebelumnya, Duta Besar Filipina untuk Washington Jose Manuel Romualdez mengatakan, keputusan membatalkan kontrak dibuat karena kekhawatiran atas kemungkinan sanksi Barat, termasuk kemungkinan pembatasan yang dapat memperlambat transfer bank pendapatan yang dikirim pulang oleh pekerja migran Filipina dari AS dan negara-negara Barat lainnya.

Menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada Februari, negara-negara yang membeli peralatan pertahanan Rusia dapat menghadapi sanksi Barat, kata duta besar. "Saya pikir sangat bijaksana terutama bagi Presiden Duterte untuk menyetujui pembatalan kontrak itu karena dapat menyelamatkan kita dari banyak masalah," kata Romualdez.

Menurut GMA News, Washington dapat menyediakan helikopter serupa, dilaporkan Boeing CH-47 Chinook, yang dibutuhkan Filipina untuk misi tempur, pencarian dan penyelamatan, dan evakuasi medis, dengan harga yang sama seperti yang disepakati dengan Rusia.

AS juga akan memasukkan layanan pemeliharaan dan suku cadang, persyaratan yang tidak termasuk dalam kesepakatan dengan Rusia, kata pejabat pertahanan kepada GMA.

Pada bulan Maret, Filipina memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut penghentian segera serangan Moskow terhadap Ukraina dan penarikan semua pasukan Rusia.

Duterte telah menyatakan keprihatinannya atas dampak global dari invasi Rusia tetapi dia tidak secara pribadi mengutuknya ketika dia masih menjadi presiden.

Ketika Duterte menjabat, ia menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang pernah dia sebut "idolanya", dan sering mengkritik kebijakan keamanan AS.

Filipina adalah sekutu perjanjian Washington di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951 yang menyatakan bahwa kedua negara akan memberikan dukungan satu sama lain jika diserang oleh pihak eksternal.

Sumber: Al Jazeera