Sentimen
Positif (97%)
20 Okt 2022 : 22.30
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Jayapura

Kasus: korupsi

Pulihkan Pelayanan Publik Pemprov Papua, Pemerintah Diminta Tunjuk Pejabat Gubernur

20 Okt 2022 : 22.30 Views 2

Okezone.com Okezone.com Jenis Media: Nasional

Pulihkan Pelayanan Publik Pemprov Papua, Pemerintah Diminta Tunjuk Pejabat Gubernur

JAYAPURA  - Sebanyak 465 tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua mengancam akan melakukan mogok kerja lantaran sudah dua bulan tidak terima gaji dan tunjangan yang menjadi hak para nakes itu.

"Ada 465 nakes yang belum terima gaji sudah dua bulan ini. Terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka," ungkap dr Yunika Howay di Jayapura, Kamis (20/10/2022).

Para nakes, sebut Dokter Yunike, sangat berharap Pemprov Papua dapat segera membayar hak para nakes, sehingga pelayanan di RSUD Jayapura bisa berjalan secara maksimal. Permasalahan nakes tersebut menjadi sorotan dari kinerja Pemprov Papua usai kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sejumlah Papua pun mengeluhkan terjadinya penurunan pelayanan publik setelah Gubernur Papua didera empat kali stroke dan terjerat tuduhan korupsi oleh KPK, serta wafatnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. Mereka meminta pemerintah segera menunjuk pejabat gubernur baru guna memulihkan kembali kinerja Pemprov Papua.

Baca juga: Layanan Publik Papua Terganggu, KPK Akan Periksa Kesehatan Lukas Enembe di Papua

Tokoh Papua Gifly Buiney mengungkapkan bahwa penurunan kinerja Pemprov Papua tersebut bahkan sudah dirasakan jauh sebelum Lukas menderita sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021.

Baca juga: Profil dan Biodata Yulce Wenda Enembe, Istri Lukas Enembe yang Belum Banyak Orang Tahu

Hal tersebut juga disampaikan sejumlah tokoh lainnya seperti Yanto Eluay, dan Ondoafi Besar dari Tanah Tabi dan Juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay, serta Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

Para pemuka masyarakat itu sepakat meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menonaktifkan Gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara, agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.

“Sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi,” sebut Paulinus

Sebelumnya karena kondisi Kesehatan yang belum pulih dari sakit stroke, Gubernur Lukas Enembe juga tidak dapat melantik Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Yapen dan Penjabat Bupati Tolikara. "Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik oleh Gubernur, tetapi Pak Gubernur mengatakan kepada saya beliau sakit, kemudian minta kepada Mendagri. Wakil Gubernurnya kan tidak ada di sana," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin 17 Oktober 2022.

Sentimen: positif (97%)