Kamis, 20 Oktober 2022 – 13:12 WIB

Kepala BSKDN Eko Prasetyanto mengatakan kompetensi analis kebijakan perlu ditingkatkan untuk menghadapi era transisi. Foto dok. Kemendagri 

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto mengatakan kompetensi analis kebijakan harus ditingkatkan.

Menurutnya, seorang analis kebijakan perlu menguasai tiga hal, di antaranya kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, dan afektif atau sikap. 

"Menghadapi era transisi peningkatkan kompetensi menjadi keharusan, apalagi  pekerjaan-pekerjaan yang perlu keahlian spesialisasi," ujar Eko dalam bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kompetensi fungsional analis kebijakan di lingkungan BSKDN di Jakarta, Rabu (19/10). 

Eko menjelaskan saat ini BSKDN memiliki 37 analis kebijakan yang terdiri dari sembilan analis kebijakan ahli madya, 21 analis kebijakan ahli muda, dan 7 analis kebijakan ahli pertama.

Jumlah itu, kata Eko, dinilai masih kurang memadai apabila mengingat tugas pokok dan fungsi BSKDN Kemendagri.

Untuk mengatasinya, Eko berharap, setiap pejabat fungsional analis kebijakan bisa saling bersinergi meningkatkan kompetensi.  

"Ini harus benar-benar dipikirkan (peningkatan kompetensi), jangan berpikir bahwa kompetensi itu general, tidak. Kompetensi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing," jelas Eko.

Di sisi lain, seorang analis kebijakan perlu memahami sistem penilaian angka kredit jabatannya.

Kompetensi analis kebijakan perlu ditingkatkan untuk menghadapi era transisi, terutama untuk pekerjaan -pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi

-