Kamis, 20 Oktober 2022 - 06:50 WIB

VIVA Nasional – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menularkan pengalaman pelaksanaan birokrasi pemerintahan Jawa Barat kepada para pegawai di Provinsi Kalimantan Timur. Dia mengatakan transformasi digital dalam birokrasi Provinsi Jawa Barat sudah berada cukup jauh di depan.

"Transformasi digital secara langsung memang akan menghilangkan kerja rutin yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun bukan berarti aparatur pemerintah (PNS dan tenaga honorer) akan kehilangan pekerjaan," kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timu di Samarinda, Rabu, 19 Oktober 2022.

Ridwan Kamil menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann, Bandung.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Meski demikian, Ridwan Kamil menyebut transformasi digital akan menyebabkan sekitar 80 juta jenis pekerjaan akan hilang, sebaliknya akan lahir 100 juta jenis pekerjaan yang baru.

"Misalnya saya, punya satu ajudan konten. Kalau ada 550 kepala daerah, berarti ada 550 pekerjaan baru. Belum sekretaris daerah, belum kepala-kepala dinas. Kalau kita tidak jago digital, kita bisa kok meng-hire (membayar) staf," kata Ridwan Kamil.

Kehilangan pekerjaan

Transformasi digital juga tidak berarti menghapus PNS yang pekerjaannya diambil alih oleh kerja mesin digital. Pemprov Jawa Barat misalnya, saat melakukan digitalisasi SIPD untuk perencanaan, terdapat 220 PNS yang harus kehilangan pekerjaan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

"Bukan berarti lantas mereka di-PHK, tapi digeser dari tupoksi rutin yang sudah digantikan mesin, ke tupoksi yang dinamis; berubah dari statis menjadi dinamis. Jadi tupoksinya bekerja apa saja," jelas mantan wali kota Bandung itu.

Setiap aparatur kata Ridwan Kamil harus adaptif dengan gelombang perubahan. Caranya harus terus belajar. Sebab, jika tidak, mereka pasti akan tergeser oleh generasi di bawahnya.

Empat model birokrasi

Untuk birokrasi secara keseluruhan, Ridwan memberi pelajaran tentang empat model birokrasi. Birokrasi 1.0 regulator, birokrasi 2.0 sebagai regulator-fasilitator, birokrasi 3.0 regulator-akselerator, dan birokrasi 4.0 regulator-digital leader.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama para pegawai Pemerintah Provinsi Kalima

"Birokrasi 3.0 itu birokrasi kolaboratif. Artinya mengajak semua yang cinta Kaltim untuk bekerja bersama dan diwadahi. Bukan hanya pemerintah bekerja dan berpikir sendiri. Hanya PNS misalnya, tidak begitu," jelas Ridwan Kamil.

Jawa Barat didesain bersama oleh teori birokrasi kolaboratif. Teori pentahelix ABCGM (akademisi, bisnis, community, government, dan media). Mereka sudah membuktikan saat mengubah Sungai Citarum yang kotor, jorok, dan bau menjadi sungai yang bersih dan penuh dengan penghargaan nasional dan dunia.

"Sedangkan birokrasi 4.0 itu full digital. Pertanyaannya dibalik. Bukan apa yang perlu didigitalkan, tapi apa yang tidak perlu didigitalkan. Artinya, semua urusan sudah digital," kata Ridwan. (ant)