PRESIDEN Joko Widodo mengatakan Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar demi kemajuan negara. Salah satu langkah besar adalah menyambut pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia-sentris. Melalui pembangunan IKN, pemerataan pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.

“Indonesia perlu keadilan ekonomi, sekali lagi ada 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/10).

Baca juga: Menteri PAN-RB: IKN akan Jadi Kota Impian ASN

Menurut Jokowi, Indonesia bukan hanya Jawa tetapi 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, saat ini, 58% dari PDB Ekonomi memang terpusat di Jawa. Selain itu, populasi penduduk sebanyak 56% atau 149 juta bermukim di Jawa.

"Betapa Jawa ini terbebani oleh jumlah yang sangat besar itu. Oleh sebab itu, butuh keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, ini yang ingin kita hadirkan dengan membangun Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Dikatakan Jokowi, publik tidak perlu ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN karena dasar hukum maupun proses persetujuan pembangunan proyek ibu kota baru tersebut sangat kuat, karena memiliki kekuatan hukum dan disetujui oleh hampir seluruh fraksi di DPR RI.

“Bapak, Ibu tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 dan itu ini juga harus tahu itu telah disetujui 93% dari fraksi di DPR loh. Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin, jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," ucapnya.

Dijelaskan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, IKN merupakan kota masa depan yang diimpikan oleh semua orang karena tidak ada bandingannya dengan kota-kota lain di dunia. 

Untuk itu, pemindahan ibu kota ini tidak sekedar memindahkan perkantoran atau memindahkan gedung Istana Wakil Presiden atau gedung Kementerian, tetapi membangun budaya kerja baru.

“Nusantara adalah kota pintar, kota masa depan yang berbasis khusus hutan dan alam yang belum ada di dunia. Tolong dicarikan belum ada, ini yang nanti menjadi diperiansi ibukota kita dengan ibukota negara-negara lain,” akunya.

"Jadi ini bukan memindahkan gedung Istana Wakil Presiden, bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan pembangunan IKN bukanlah di kawasan hutan alam, tetapi berada di hutan produksi yang memiliki satu jenis pohon, dimana pohon tersebut akan ditebang enam atau tujuh tahun sekali.

“Itu hutan produksi yang setiap enam tahun, tujuh tahun ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan,” bebernya.

Ke depan, lanjut Presiden Jokowi, kawasan IKN akan dijadikan hutan heterogen yang diisi oleh pohon-pohon asli dan endemik dari Kalimantan dan ini menjadi jawaban atas tudingan-tudingan bahwa pembangunan IKN merusak alam.

“Jangan lagi ada isu pengerusakan hutan, karena itu hutan produksi, bukan hutan alam. Justru nantinya (kita) ingin jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rain forest lagi di Kalimantan,” lanjutnya.

Menariknya, sumber energi di IKN nantinya berasal dari energi terbarukan atau renewable energy. Termasuk dalam hal transportasi, dimana pemerintah akan mengembangkan teknologi kendaraan otonom berbasis listrik atau autonomous vehicle (AV).

“80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa supir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Ten minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu adalah ada dalam 10 menit,” jelasnya lagi.

“Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akta lahir, akta nikah lewat handphone, paperless. Ini yang ingin kita bangun,” tandas Jokowi. 

Sementara itu, Pengamat Sosial Politik Dahlan Wattihelu mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah satu langkah maju buat Indonesia, saat arah pembangunan tidak lagi terfokus di satu tempat sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Ini adalah langkah beliau untuk pemerataan pembagunan antara Timur dan Barat Indonesia atau dengan kata lain menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari Barat ke timur atau Indonesia-sentris,” kata Wattihelu.

Menurut Wattihelu, melihat prospek IKN kedepan merupakan kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang akan meliputi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai kluster.

“Yakni industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan Kimia dan produk turunannya serta energi rendah karbon. 

Dikatakan Wattihelu, penempatan IKN di Kalimantan sangat strategis buat kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, langkah besar ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya sangat meyakini akan berhasil, sebab posisi Kalimantan sangat potensial menjadikan superhub logistik untuk kawasan tengah, timur, dan utara Indonesia. Pesan saya yang adalah mari kita mendukung pemerintah untuk kemajuan Indonesia,” serunya. (RO/OL-1)