Prof. Tjipta Lesmana

RM.id  Rakyat Merdeka -
Oleh: Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat Ketahanan Pangan

Dalam wejangannya yang agak emosional di hadapan seluruh petinggi Polri – dari Kapolri hingga Kapolsek – di Istana, Jumat pekan lalu, Presiden Jokowi mengingatkan semua akan ancaman krisis pangan global. Sekitar 345 juta penduduk di 84 negara – termasuk Indonesia --terancam krisis pangan yang serius, kata Presiden.  Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dan hidup prihatin. Kepada para perwira Polri diperingatkan jangan “sok pamer”, supaya pola hidup direm, jangan sebaliknya dipamer. Mungkin presiden secara tidak langsung menjewer perilaku Irjen Pol Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat yang baru dicopot karena terlibat kasus narkoba. Salah satu hobby Jenderal Teddy Minahasa ternyata keliling-keliling dengan motor gede yang mahal-mahal harganya. Ia bahkan menjabat Ketua Umum Pencinta motor Harley Davidson.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan kita bahwa krisis pangan dunia bukan suatu mitos, tapi benar-benar ancaman yang riil yang bisa terjadi mulai tahun 2023. Penyebab utamanya: kebutuhan pangan dunia naik 2X lipat. Salah satu kunci menghalau krisis pangan yang serius itu, menurut Menteri Keuangan, pasokan pupuk yang lancar dengan harga terjangkau. “Disrupsi terhadap pasokan pupuk bisa berimbas pada ketersediaan pangan,” kata Sri Mulyani. Dengan demikian, bicara tentang pangan, salah satu kuncinya adalah ketesediaan pupuk dengan harga yang terjangkau.

Berita Terkait : Tragedi Kanjuruhan, Jangan Ada Upaya Cover Up

Disrupsi pasokan pupuk, menurut Menteri Keuangan, merupakan imbas perang Rusia dan Ukraina sehingga mendongkrak harga pupuk. Masalah pupuk ini, jika tidak tertangani, akan berdampak terhadap ketersediaan pangan, atau bahkan krisis pangan dalam 8—12 bulan ke depan.

Di tengah peringatan serius Presiden dan Menteri Keuangan terkait ancaman krisis pangan global, beruntung kita “dihibur” sejenak dengan berita yang datang dari PT Pupuk Kaltim. Perusahaan pupuk terbesar di Indonesia itu, baru saja mengumumkan laba sebesar Rp 6,17 triliun pada 2021 dan Rp 10 triliun pada semester 1 di 2022, tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Menurut Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, pencapaian itu profit tertinggi dalam sejarah perusahaan itu berkat semangat, kinerja yang prima, dan kesiapan seluruh karyawan PKT dalam menghadapi dinamika pasar. Tentu pencapaian prestasi ini juga karena efek windfall pasar global.

Berita Terkait : 1 Oktober Yang Sakti

Dengan pencapaian prestasi gemilang itu, PT Pupuk Kaltim meraih meraih Properda Emas Pemprov Kalimantan Timur. Direksi meminta seluruh karyawan PKT untuk fokus pada pertumbuhan berkelanjutan mengacu pada roadmap PKT yang telah dirancang untuk 40 tahun ke depan. Untuk mewujudkan hal itu, perusahaan telah menyiapkan strategi mitigasi untuk jangka panjang, yakni Growth Strategy. Bagaimana strateginya?

“Kami akan mengembangkan hilirisasi industri petrokimia yang berbasis renewable resources guna mencapai dominasi pasar di wilayah Asia Pasifik melalui (penerapan) Growth Strategy,” ucap Rahmad. Growth Strategy yang dijalankan PKT dibagi menjadi 3 pilar. Pertama, Operational and Supply Chain Excellence, yaitu fokus pada keunggulan operasional dan rantai pasok melalui efisiensi energi dan optimalisasi infrastruktur. Kedua, Diversification Excellence, yaitu fokus pada keunggulan diversifikasi dengan mengembangkan bisnis di sektor hilirisasi petrokimia serta energi baru terbarukan. Ketiga, Ekspansi Global yang Excellence, yaitu fokus pada keunggulan jangkauan pasar dengan peningkatan kapasitas domestik disamping ekspansi di pasar global.

Pupuk memang salah satu kunci ketahanan pangan. Di masa lalu, pemerintah kerap mengkritik efisiensi pupuk dengan menohok subsidi pupuk yang kian meningkat sehingga meningkatkan spending pemerintah. Bahkan ada petinggi pemerintah yang terang-terangan mengusulkan agar subsidi pupuk dihapus saja; biarkan saja subsidi itu diberikan langsung kepada petani. Beruntung wacana ini tidak pernah dilaksanakan, karena sejumlah ahli pertanian memperingatkan pemerintah akan konsekuensi negatif yang justru akan merugikan sector pertanian jika wacana ini ditealisir.
 Selanjutnya