Jokowi memberikan arahan untuk perbaikan Polri.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Tanah Air di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Dalam arahannya, Jokowi meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas setiap polisi yang melanggar aturan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu profesionalitas maupun pelanggaran etik yang berdampak terhadap penurunan kepercayaan publik.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar Polri memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada institusi Polri, dari masalah Pungli, sewenang-wenang, represif, mencari kesalahan orang hingga perilaku hidup mewah. 

Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin Makassar Ali Armunanto mengapresiasi langkah tegas Presiden Jokowi yang ingin mengembalikan marwah polisi Indonesia. Sebab, belakangan ini kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian terus menurun setelah beberapa kasus besar yang melibatkan anggota Polri. 

“Saya rasa hal ini sangat perlu dilakukan dan pantas mendapatkan apresiasi, karena memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akibat beberapa kasus-kasus yang selama ini terjadi dan kesewenangan Kepolisian,” kata Ali Armunanto saat dihubungi, Rabu (19/10/2022).

Menurut Ali Armunanto, ketegasan Presiden agar pembenahan Polri segera dilakukan pastinya mendapat dukungan penuh dari masyarakat, setelah aksi-aksi oknum anggota Polri yang dinilai melanggar Undang-undang maupun etik dalam kepolisian.

“Entah Polisi terhadap oknum Polisi, terhadap masyarakat, itu menjadi perhatian saya rasa bagi masyarakat. Untuk itu, saya pribadi dan juga saya rasa masyarakat yang lain tentu sangat mengapresiasi adanya pembenahan dalam tubuh Polri,” ujarnya.

Menurut Ali Armunanto, stigma yang selalu disematkan kepada Polri adalah tindakan korupsi, pemerasan hingga sikap abai terhadap laporan atau keluhan masyarakat. Untuk itu, perlu ada pembenahan besar-besaran di tubuh Polri agar stigma-stigma tersebut hilang atas kerja baik Polri itu sendiri.

“Lembaga ini tidak lagi identik dengan korupsi dan pemerasan, ataupun pengabaian seperti yang terjadi saat ini, tapi betul-betul menjadi lembaga yang mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Pengajar di Universitas Hasanuddin ini yakin betul dengan sikap terbuka Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit akan mengembalikan Marwah Polri. Apalagi, teguran itu datang langsung dari Presiden Jokowi maka akan langsung ditindak lanjuti oleh Kapolri.

“Dan, saya rasa upaya pak Jokowi mengembalikan marwah Polri itu dibantu oleh Kapolri sendiri dan orang-orang internal Polri sangat patut kita beri apresiasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh perwira Mabes Polri, Kapolda hingga Kapolres di Istana Presiden untuk diberikan arahan terkait masalah-masalah yang di tubuh Polri. 

Menurut Presiden, Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada para petinggi dan perwira Polri untuk selalu mengingatkan anggotanya agar memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.