AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan ada sejumlah modus yang kerap dilakukan untuk mencurangi penggunaan dana desa. Akibatnya, setidaknya lembaga antirasuah mendapatkan temuan 601 kasus rasuah dan 686 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.

"Adapun modus korupsi yang seringkali ditemukan adalah penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana dalam keterangannya, Rabu (19/10/2022).

Wawan mengungkapkan terdapat tantangan lain dalam mengupayakan dana desa agar dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan target. Seperti halnya minim partisipasi masyarat di desa dalam mengawasi APBDes, pembangunan dan juga perencanaan.

Selain itu Wawan juga menuturkan terdapat tantangan lain yakni masyarakat desa tak memiliki tempat untuk menyalurkan pendapat ataupun pengaduan praktik fiktif. Pasalnya mereka tak bisa melapor jika ada sejumlah aparat desa yang terlibat dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan.

"Faktor lain yang tak kalah penting adalah semakin tergerusnya budaya lokal dan hukum adat di desa," tegasnya.

"Situasi dan kondisi ini menunjukkan perilaku korupsi sudah merambah ke desa yang notabene ujung tombak negara ini dan sistem pemerintahan terkecil," sambung Wawan.

Wawan mengingatkan agar masyarakat senantiasa bahu membahu dalan melakukan pemberantasan korupsi. Sebab lembaga antirasuah tak bisa bergerak sendiri dalam menjalankan tugasnya yakni memberantas korupsi. Maka dari itu, KPK meminta pencegahan praktik rasuah perlu diperhatikan khususnta pengunaan dana desa.

"Perlu ada upaya bersama untuk memberantas korupsi yang konsisten dan berkesinambungan," pungkasnya.[]