Samrut Lellolsima | Rabu, 19/10/2022 18:02 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak dapat memaksimalkan produksi migas di saat harga jualnya sedang bagus. Seharusnya, dalam kondisi sekarang investasi dan produksi di sektor migas ini meningkat.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia adalah insentif alamiah yang sangat menguntungkan bagi produsen minyak.

"Ini kesempatan yang baik namun kelihatannya kita tidak dapat merespon peluang tersebut dengan baik. Karenanya sulit bagi kita untuk mengejar target lifting tahun 2022," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu (19/10).

Dia menilai, Pemerintah kurang serius mewujudkan target 1 juta BPH pada tahun 2030. Faktanya, yang terjadi bukannya kenaikan lifting minyak tetapi malah penurunan dari tahun ke tahun. Termasuk di saat harga migas sedang bagus-bagusnya.

"Ini kan menyedihkan," imbuhnya.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Mulyanto mendesak Pemerintah mengokohkan kelembagaan badan pengelola hulu migas. Jangan seperti sekarang yang dikelola oleh lembaga setingkat satuan kerja.

"Di sisi lain penguatan kelembagaan SKK Migas juga sangat penting. Jangan sekedar sebuat Satker yang bersifat sementara," terangnya.

Mulyanto menambahkan, Pemerintah juga perlu menata aspek perizinan, baik di tingkat Pemerintah daerah maupun kementerian teknis di tingkat pusat. Tujuannya agar investor semakin tertarik dengan segala kemudahan yang disediakan.

"Selain itu dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal sangat dibutuhkan. Karena dengan dukungan ini memungkinkan investor dapat lebih aman dan nyaman menanamkan uangnya lebih banyak lagi di dalam negeri, baik optimalisasi produksi maupun ekplorasi, khususnya dalam rangka mencari giant discovery bagi lapangan migas baru.

“Yang terjadi kan sebaliknya. Kebijakan hulu migas kita ditengarai kurang friendly sehingga investor besar seperti Shell, Total, dan Chevron malah hengkang,” tandas Mulyanto.