RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, jumlah dokter di Indonesia masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, idealnya rasio ketersediaan jumlah dokter adalah 1:1.000 jumlah penduduk.

"Jumlah penduduk Indonesia saat ini tercatat sekitar 270 juta jiwa. Sedangkan jumlah dokter di Indonesia yang memiliki surat tanda registrasi dan praktik baru sekitar 140.000. Artinya, jika merujuk standar WHO, kita masih kekurangan sekitar 130.000 dokter," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat menerima Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) di Jakarta, Rabu (19/10).

Berita Terkait : Jokowi Temui Presiden FIFA Bahas Standar Pertandingan Piala Dunia U-20

Pengurus Pusat PDUI yang hadir antara lain Abraham Andi Padlan Patarai, Ardiansyah Bahar, Ula Nucwrawaty Usman, Widya Murni, Corrie Mary Milka Inkiriwang, dan Henti Widowati.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, saat ini di Indonesia hanya mampu mencetak tenaga dokter sekitar 12.000 dokter per tahun. Sehingga, untuk memenuhi jumlah dokter sesuai standar WHO, diperlukan waktu sekurang-kurangnya 10 tahun. Itu pun dengan catatan, bahwa pertumbuhan penduduk tetap terkendali.

Berita Terkait : G20 SOE Conference: Professor Harvard Apresiasi Peran BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia

"Jumlah dokter yang belum memadai ini pun, sayangnya harus semakin berkurang. Data dari PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat, sebanyak 751 dokter meninggal dunia karena Covid-19. Mereka harus gugur di medan pengabdian, saat berjuang di garda terdepan melawan pandemi Covid-19 yang telah menggerus segenap sektor kehidupan kita selama lebih dari 2 tahun," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong agar Pemerintah bisa meningkatkan kualitas rumah sakit serta menurunkan biaya berobat di Tanah Air. Sehingga, masyarakat Indonesia tidak memilih berobat keluar negeri. Saat ini karena biaya yang lebih murah, alat kesehatan sangat lengkap dan pelayanannya lebih nyaman, warga Indonesia banyak yang memilih berobat ke luar negeri.

Berita Terkait : Fraksi PDIP Apresiasi Posko Pengaduan Warga Di Balaikota

"Pemerintah bisa mengkaji agar pajak alat kesehatan tidak masuk dalam kategori pajak barang mewah. Khususnya, terhadap alat kesehatan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Termasuk mengkaji pajak bahan baku obat, dan beban pembiayaan lainnya yang membuat biaya pengobatan menjadi mahal. Sehingga, dapat meringankan beban operasional rumah sakit yang pada akhirnya meringankan biaya berobat," pungkas Bamsoet.■