INDOZONE.ID - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menunjuk Inspektorat DKI, untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut). Pungli itu berkaitan dengan pembebasan lahan di Bambu Apus, Jakarta Timur.

"Ya, itu ada mekanismenya biar inspektorat yang melayani. Ada proses BAP," ujar Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022).

Sebelumnya, ada pengaduan Haji Syarifuddin melalui kuasa hukumnya, Martina Gunawan, terkait sengketa lahan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Martina mengadukan keluhan kliennya di Posko Pengaduan Masyarakat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 18 Oktober 2022.

Baca Juga: Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi: Saya Tidak Berpolitik dan Tidak Tahu Politik

Menurut Martina, ada permintaan uang dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp150 Juta hingga 2,5 persen dari harga tanah, oleh oknum di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Distamhut. Pungli itu bertujuan mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya.

"Nilainya variatif, dari Rp150 juta hingga 2,5 persen, bahkan lebih dari itu. Saya tidak mau bayar sepersen pun," ujar Martina.

Selain itu, menurut Martina, Ia sudah mengadukan hal tersebut lebih dari 10 kali secara langsung ataupun melalui email sejak 2019.

"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali, baik ke gubernur yang lama, baik ke camat, wali kota, RT/RW, dan tidak ada sambutan untuk kami ke permasalahannya. Pengaduan udah dimulai tahun 2019," kata Martina.

Baca Juga: Jakarta Punya Aturan Baru, Buang Sampah Sembarangan saat CFD Akan Masuk YouTube

Perlu diketahui, Heru kembali menghidupkan Posko Pengaduan Masyarakat di Balai kota, yang dulu dibuka pada masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Posko Pengaduan Masyarakat mulai dibuka lagi pada kemarin, Selasa 18 Oktober 2022 lalu.