"Pemilu harus ramah bagi penyandang disabilitas berupa pelayanan yang bisa memudahkan mereka dalam memberikan hak politiknya," katanya ketika dihubungi di Kupang, Selasa.

Ia menjelaskan berdasarkan data Pemilu 2019, jumlah pemilih penyandang disabilitas di NTT tercatat mencapai 15.000 orang.

Jumlah tersebut bisa berkurang atau bertambah pada Pemilu 2024 mendatang. Namun berapa pun jumlahnya, kata dia penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam politik.

Pemilih penyandang disabilitas, kata dia menjadi bagian penting dalam mengukur sukses atau tidak sukses pelaksanaan Pemilu.

"Karena itu kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya harus terus disosialisasikan," katanya.

Beda Daton Pemilih mengatakan penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan-hambatan yang membatasi akses mereka terhadap informasi pemilu, keterbatasan pengetahuan dalam mengakses nama-nama calon anggota legislatif dan tidak tersedianya sejumlah instrumen teknis pemilu yang dapat menjangkau pemilih disabilitas.

Ia menyebutkan beberapa hal yang tidak boleh diabaikan atas aksesibilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu seperti hak untuk didaftar guna memberikan suara, hak atas akses ke tempat pemungutan suara.

Selain itu hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi termasuk informasi tentang Pemilu dan hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam Pemilu.

Oleh sebab itu, kata dia fasilitas pendukung perlu disediakan secara memadai seperti akses ke tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, alat bantu coblos terutama terhadap tunanetra.

"Kami berharap Komisi Pemulihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di daerah di NTT menjadi ujung tombak pelaksanaan Pemilu yang inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas," katanya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022