JabarEkspres.com, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebutkan, bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu di media sosial tinggi.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Menurut Zaki, meski angka pelanggaran di media sosial tinggi, namun Bawalu Jabar bisa menindaknya dengan tegas.

“Pelanggaran di media sosial sebetulnya tinggi, tapi kemudian kita tindak secara tegas,” kata Zaki seusai Sosialisasi Pengawasan Siber dalam Pemilu 2024 di Kota Bandung, Selasa (18/10).

Dia menjelaskan, pelanggaran Pemilu di media sosial biasanya berkaitan dengan politik identitas. “Misalkan politik identitas yang muncul di Jabar, di Jabar bukan pabriknya tetapi lebih kepada konsumenya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zaki mengungkapkan, dimensi potensi pelanggran dipilih dari dua hal yang bersifat adminstrasi dan pidana. Dalam pelanggaran ini, bisa terhadap peserta Pemilu resmi atau masyrakat pada umumnya.

“Dalam konteks pelanggaran ini kita karena trennya penggunaan media sosial semakin kuat. Maka kampanye ini banyak dilakukan lebih menggunakan media sebagai ajanh efektif,” ungkapnya.