FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang membutuhkan suntikan APBN.

“Menurut Luhut, kalau tidak ada suntikan APBN, proyek kereta cepat terancam mangkrak. Maka, melalui Perpres No 93/2021, pemerintah membolehkan APBN membiayai kereta cepat,” ucapnya dalam akun sosial medianya, Senin, (17/10/2022).

Anthony Budiawan mempertanyakan jika sistemnya seperti ini apakah tak ada penyimpangan skema business to business (B to B) menjadi Business to Government (B to G)?

“Apakah ini berarti penyimpangan skema b-to-b, dan secara implisit menjadi b-to-g?,” ujarnya.

B to B merupakan model bisnis tanpa campur tangan keuangan negara.

Selain itu kata dia, bagaimana kalau nantinya proyek kereta cepat ini rugi? Apakah akan menggunakan APBN lagi untuk menambal kerugian tersebut.

“Perlu diingat, banyak proyek kereta cepat di China mengalami rugi operasional sangat besar, dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung diperkirakan akan rugi juga,” tandasnya. (selfi/fajar)