RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengapresiasi komitmen besar Presiden Jokowi memberi perlindungan dan perhatian maksimal terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat melepas 597 calon PMI ke Korea Selatan, Senin (17/10), Jokowi menekankan pentingnya upaya semua pihak, di bawah koordinasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melakukan pendataan PMI. Selain itu, Jokowi juga meminta BP2MI agar berupaya maksimal memangkas penyaluran PMI ilegal.

Menurut Christina, perhatian Jokowi perlu diikuti langkah-langkah konsisten dari semua pihak, sehingga baik pendataan maupun upaya menghapus pengiriman PMI ilegal dapat berhasil dengan baik.

"Bahwa Presiden sudah memberi perhatian besar bagi PMI itu sesuatu yang pantas kita apresiasi. Dua hal ditekankan Presiden dalam arahannya. Pertama, soal pendataan. Kedua, menghilangkan total praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal. Ini tentu butuh bukan saja komitmen Presiden, tetapi banyak pihak yang perlu terlibat secara konsisten," ungkap Christina, dalam keterangannya, Selasa (18/10).

Berita Terkait : Jokowi Puji Kerja Keras SDM Muda, Tak Pernah Bersuara, Tahu-tahu Jadi Indovac

Menurut politisi Partai Golkar ini, pendataan PMI memerlukan sinergi berbagai stakeholders. Dalam hal ini BP2MI bisa mencatat PMI yang berangkat melalui jalur resmi, namun untuk yang sudah berada di luar negeri dan berstatus overstayer atau ilegal, pendataannya hanya mungkin dilakukan perwakilan (KBRI/KJRI)  melalui lapor diri WNI dan pemutakhiran data.

"Yang menjadi permasalahan selama ini, tidak semua WNI mau melakukannya. Padahal, sudah diwajibkan Undang-Undang Adminduk (Administrasi Kependudukan) dan dapat dikenakan denda administratif. Ini patut jadi perhatian, perlu sosialisasi masif agar lapor diri bisa dijalankan seluruh WNI kita di luar negeri,“ jelas Christina.

Christina menekankan, pendataan PMI sangat penting. Sebab, adanya data PMI yang akurat sangat membantu upaya negara memastikan perlindungan WNI di luar negeri.

Berita Terkait : Satu Hati, PLN Dan Serikat Pekerja Mantapkan Akselerasi Transformasi Perusahaan

"Sejak 2019, kami sudah suarakan hal ini, bahwa pendataan itu sangat penting. Sehingga ketika Presiden mengangkat hal ini dan mendorong BP2MI untuk membantu melakukan pendataan (pencatatan) PMI di luar negeri, kami sangat mendukung dan memberi apresiasi tinggi," imbuh wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.

Senada dengan Presiden, Christina meminta komitmen semua pihak untuk sama-sama memberantas praktik ilegal pengiriman PMI yang selama ini masih marak terjadi. "Bahwa ini adalah kerja kolektif banyak pihak, tidak bisa hanya BP2MI. Pengiriman PMI ilegal sudah menjadi sindikat yang sekian lama beroperasi bahkan juga melibatkan aparat. Ini perlu langkah-langkah masif di lapangan. Presiden sudah beri arahan, tinggal langkah-langkah teknisnya seperti apa itu yang kami tunggu," tegas Christina.

Temuan Christina misalnya, Pemerintah harus memastikan pengawasan di jalur-jalur tikus dan poin-poin pemberangkatan resmi (bandara dan pelabuhan). Bukan hanya itu, Pemerintah harus menyediakan skema jalur pemberangkatan resmi baik skema government to government (G2G) maupun people to people (P2P).

Berita Terkait : Jokowi Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Inflasi

Selain itu, tentu saja TNI, Polri, BP2MI, Kemenlu, Imigrasi, dan pihak terkait lainnya harus kompak, bersinergi untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini. "Arahan Presiden sudah jelas, terang-benderang. Sekarang tinggal komitmen untuk melaksanakannya. Itu yang juga kami tunggu," pungkas Christina.■