Jakarta, Gatra.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah Pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah Asia Pasifik mengenai tinjauan akhir satu dasawarsa penyandang disabilitas High Level Inter Governmental Meeting on The Final Review of the Asian and Pasific Decade of Person with Disabilities (HLIGM-FRPD).

"Alhamdulillah dengan perkembangan kondisi saat ini, maka pada 18 Januari 2022 kami mengadakan official comitment untuk penyelenggaraan kegiatan ini, Indonesia sebagai tuan rumah," ujar Risma di Kantor Kementerian Sosial, Senin (17/10).

Baca Juga: Salurkan BSU Tahap Kelima, Kemnaker: Sesuaikan BSU dari Kemensos

Risma menyebut, pertemuan itu akan dihadiri oleh 31 negara anggota, 10 badan PBB (Persatuan Bangsa - bangsa), 12 Pejabat setingkat menteri, kepala badan dari 11 negara, 3 negara anggota asosiasi dan 50 organisasi masyarakat sipil di wilayah Asia Pasifik.

Adapun mandat pada pertemuan HLIGM-FRPD kali ini yaitu merespon tantangan dan hambatan dalam hal mempromosikan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dari implementasi Incheon Strategy selama satu dekade (2013-2022).

"Kenapa disebut promosi, karena memang banyak sekali diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, jadi kenapa salah satu tuntutan di dalam pertemuan ini adalah merumuskan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas," ucap Risma.

Sekretaris Eksekutif UNESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengtakan pertemuan HLIGM-FRPD yang akan digelar di Jakarta pada 19-21 Oktober 2022 mendatang, para perwakilan negara akan menyampaikan progres dari implementasi 10 goals (tujuan) Incheon Strategy yang telah diterapkan sejak 2013.

Baca Juga: Anies Dapat Gelar Bapak Kebangkitan dan Kebijksanaan dari Para Sultan

"Ada progres atau tidak. Ini akan disampaikan apa tantanganya, untuk mempercepat komitmen Make the Right Real dalam Incheon Strategy," ungkap Armida dalam kesempatan yang sama.

Selain evaluasi implementasi Incheon Strategy, pertemuan tingkat Asia Pasifik ini akan juga menghasilkan usulan dan pembaharuan komitmen dalam sebuah draft yang dinamai Jakarta Declaration, sebagaimana merupakan perpanjangan komitmen Incheon Strategy untuk 10 tahun mendatang. Di Asia Pasifik, Armida menyebut ada sekitar 700 juta penyandang disabilitas dari total populasi lebih dari 4,5 miliar orang. Karena itu, peran RI saat ini menjadi penting dalam mewujudkan komitmen negara anggota dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di kawasan.

"Ke depan bagaimana, rekomitmen dari Incheon strategy, plus ada hal baru yang diusulkan. Seperti teknologi, Covid-19 dan juga bagaiman privat sector, bagaimana agar disabilitas ini bisa bekerja, itu harus ada juga afirmasi privat sector selain pemerintah. Semua ini akan dituangkan dalam draft Jakarta Declaration," imbuh Mantan Menteri Bapennas pada Kabinet Indonesia Bersatu II itu.