👆🏽PROMO KLAIM GRATIS👆🏽

Infosurabaya : Sebanyak 638.000 masyarakat Surabaya masuk kategori miskin. Wali Kota Surabaya pun mencari cara untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya

Eri mengatakan, kriteria kategori masyarakat miskin di Kota Surabaya akan ditingkatkan. Jika sebelumnya masyarakat yang masuk kategori miskin adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp600 ribu, kini naik menjadi Rp1,5 juta perorang.

“Yang masuk kategori miskin itu masuk pendapatan 600 ribu, tapi saya naikkan jadi 1,5 juta kalau pendapatan kurang 1,5 juta berarti masuk miskin. Kita besarkan karena ini Surabaya,” ujar Eri.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pihaknya melakukan beberapa cara. Pertama yakni, dengan mengecilkan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

“Misal dia tinggal di rusun, kecilkan dulu pengualarannya salah satunya pembayaran rusun,” tutur dia.

Kemudian, warga miskin di Surabaya bukan hanya diberi bantuan, namun juga diberi pekerjaan. Pihaknya telah membentuk rumah padat karya, rumah padat karya tersebut mempekerjakan warga miskin.

“Surabaya ada pembuatan paving, cuci mobil itu untuk mengentaskan kemiskinan, bantuan kita berikan untuk mengurangi pengeluaran,” pungkasnya.

23.532 Warga Surabaya Masuk Data Kemiskinan Ekstrem

Sebanyak 23.532 masyarakat Surabaya masuk dalam data kemiskinan ekstrem. Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin. Anna mengatakan kini pihaknya sedang mencocokan data MBR dengan aplikasi Cek In Warga Surabaya. Apakah warga tersehut berdomisili Surabaya.

“Sebab, itu yang akan menjadi dasar intervensi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Surabaya dan untuk pemberian intervensi tahun 2023 terkait semua program di pemkot,” kata Anna, Senin (17/10/2022).

Dalam upaya pengentasan kemisikinan, Pemerintah akan mengatur pemberian bantuan warga MBR dalam Peraturan Wali Kota (Perwali MBR) . Dalam Perwali tersebut, akan ada kriteria apa saja yang disebut sebagai kategori keluarga miskin.

“Ada Perwali yang juga melandasi bahwa data ini menjadi dasar pemberian (bantuan) semua program yang akan diberikan oleh pemkot. Maka, Pak Walikota selalu menyampaikan untuk dicek lagi, artinya apakah warga itu benar pindah atau tidak,” jelasnya.

Anna menuturkan, pemberian bantuan tak tepat sasaran dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial, misal jika ada warga KTP Surabaya yang menerima bantuan tetapi tidak tinggal di Kota Surabaya memicu kecemburuan sosial di lingkungannya. Hal tersebut juga berlaku bagi warga yang belum memperbaharui status pekerjaan di kolom KTP-nya.

“Kalau status pekerjaannya belum berubah, maka yang sebelumnya masih tertulis belum bekerja akan terus mendapatkan bantuan. Itu bisa mencelakakan dirinya, misalnya RT datang ke rumahnya karena warga itu dapat bantuan tetapi tidak ada, maka bisa dialihkan kepada warga yang lain,” pungkasnya.