Pemerintah terus berusaha melakukan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pembangunan tetap berjalan on track, meski saat ini pemerintah sedang berjibaku mengatasi krisis. Hal itu, kata dia, terlihat dengan capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2022.

Ia mencontohkan capaian kinerja pada sektor ekonomi. Mengutip data IMF,  Moeldoko menyebut, perekonomian Indonesia salah satu yang paling sehat di dunia. Di mana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih di atas 5 persen, dengan inflasi yang relatif terkendali. 

"IMF mengibaratkan sebagai 'titik terang saat dunia dilanda kegelapan'. Ini sebuah apresiasi sekaligus tantangan bagi kita semua untuk bekerja lebih keras dan dengan semangat gotong royong," kata Moeldoko dalam diskusi bersama pemimpin redaksi dan pimpinan media, terkait capaian kinerja pemerintah 2022, di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (17/10/2022).

Moeldoko mengatakan, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah melakukan semua yang bisa dilakukan. Mulai dari sinergi antara kebijakan moneter dengan fiskal, mempertahankan, bahkan menambah anggaran subsidi, hingga menggunakan anggaran untuk memberikan bantuan sosial demi mempertahankan daya beli masyarakat. 

"Hasilnya terlihat. Inflasi kita masih lebih ringan atau moderat dibandingkan banyak negara lain," kata dia. 

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, terang Moeldoko, pemerintah juga memperkuat fondasi perekonomian melalui penguatan produk dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah produk UMKM. Yakni melalui belanja wajib minimal 40 persen untuk produk UKM, dan mendorong UMKM mendaftarkan produknya ke e-Katalog pemerintah.

"Sehingga produk UMKM bisa terserap oleh belanja pemerintah, dan menciptakan multiplier effect yang lebih besar," kata dia. 

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyampaikan upaya dan capaian kinerja dalam mengatasi ancaman krisis energi. Ia memastikan, bahwa pemerintah terus bekerja mencari peluang untuk meningkatkan produksi lifting migas. Sehingga capaian target 1 juta barel minyak per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030, bisa terwujud.

Pemerintah, sambung dia, juga terus mencari sumber-sumber minyak dengan harga kompetitif guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, secara paralel pemerintah mendukung transisi menuju energi hijau serta pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri.

Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam penerbitan peraturan terkait transisi energi. Diantaranya, Perpres No 112/ 2022 untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan, dan Inpres No 7/ 2022 tentang Penggunaan KBLBB Sebagai Kendaraan Dinas Operasional.

Adapun terkait dengan persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, terang Moeldoko, yakni dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. 

Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan miskin ekstrem, jelas dia, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi listrik dan LPG , dan melanjutkan jaring pengaman sosial COVID19. Sedangkan peningkatan pendapatan, dilakukan melalui pengembangan potensi BUMDES, pemberdayaan, transfer asset lahan  sarana produksi dan ternak, serta akses modal dan pasar. 

Moeldoko menambahkan, pemerintah juga melakukan pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan mengatasi masalah ketepatsasaran bantalan sosial, melalui perbaikan dan pembaruan DTKS setiap bulan, penyusunan data sasaran, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Berbagai upaya tersebut, menurutnya, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Di mana, per Maret 2022 angka kemiskinan turun dari 9,71 menjadi 9,54 atau 26,16 juta orang. Sementara kemiskinan ekstrem, per 21 September 2022 turun menjadi 3,79 atau 1,38 juta orang dari sebelumnya 4. 

Saat disinggung soal upaya dan capaian terkait pencegahan korupsi, Kepala Staf Kepresidenan tersebut menyatakan, pemerintah telah melakukan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Perubahan skema belanja pemerintah  secara digital itu, berdasar telah mampu mencegah kemahalan harga barang/jasa 10-15 persen (Stranas PK 2022). 

"Selain itu juga terjadi efiesiensi belanja pemerintah," ucap Moeldoko. 

sumber : Antara