Supianto | Senin, 17/10/2022 10:01 WIB

Presiden AS Joe Biden dan Tim Tanggap COVID-19-nya mengadakan panggilan rutin mereka dengan Asosiasi Gubernur Nasional untuk membahas tanggapan Pemerintahannya terhadap varian Omicron dan untuk mendengar dari para Gubernur tentang kebutuhan di Negara Bagian mereka, di South Court Auditorium di White House, di Washington, pada 27 Desember 2021. (Foto: Reuters/Evelyn Hockstein)

JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak memiliki rencana bertemu dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman pada KTT G20 bulan depan di Indonesia. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior AS, karena ketegangan atas keputusan OPEC+ untuk memangkas produksi minyak terus bergema.

Biden akan bertindak secara metodis dalam memutuskan bagaimana menanggapi Arab Saudi mengenai pengurangan produksi minyak dan opsi termasuk perubahan pada bantuan keamanan AS, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pada hari Minggu.

Berbicara di CNN, Sullivan mengatakan tidak ada perubahan pada hubungan AS-Saudi yang akan segera terjadi karena Biden mengevaluasi kembali. "Presiden tidak akan bertindak gegabah," katanya.

"Dia akan bertindak secara metodis, strategis, dan dia akan meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan anggota kedua partai dan juga memiliki kesempatan bagi Kongres untuk kembali sehingga dia dapat duduk bersama mereka secara langsung dan membahas opsi-opsi," sambungnya.

Hubungan antara AS dan Arab Saudi berada di es tipis atas pengurangan produksi minyak. Pekan lalu, kartel OPEC yang dipimpin Riyadh dan kelompok tambahan 10 produsen minyak lainnya yang dipimpin oleh Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi global hingga dua juta barel per hari mulai November.

Langkah ini diperkirakan akan mengarah pada harga minyak yang lebih tinggi, yang akan membantu Rusia membayar serangannya di Ukraina.

Menteri Pertahanan Arab Saudi mengatakan terkejut dengan tuduhan bahwa kerajaan itu “berpihak pada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina.

Pangeran Khalid bin Salman mengatakan keputusan OPEC+ diambil dengan suara bulat dan murni untuk alasan ekonomi. "Diberitakan bahwa tuduhan palsu ini tidak datang dari pemerintah Ukraina," tulis putra Raja Salman di Twitter.

Biden telah memperingatkan Arab Saudi bahwa akan ada “konsekuensi” yang tidak ditentukan karena berpihak pada Rusia dalam mendukung pemotongan tersebut. Langkah OPEC+ merusak rencana negara-negara Barat untuk mengenakan batasan pada harga minyak Rusia sebagai tanggapan atas perang Moskow di Ukraina.

Langkah ini dapat menyebabkan melonjaknya harga energi, meningkatkan kekhawatiran di Partai Demokrat Biden tentang bagaimana hal itu akan terjadi dalam pemilihan paruh waktu November.

Washington menyarankan produsen Teluk bersekutu dengan Rusia dengan mengorbankan Amerika Serikat dan sekutu Baratnya.

Rusia memuji OPEC+ karena setuju untuk memangkas produksi minyak dan melawan apa yang disebutnya "kekacauan" yang ditaburkan oleh AS di pasar energi global.

Ditanya pada hari Minggu tentang meninjau pengurangan produksi, Sekretaris Jenderal OPEC Haitham al-Ghais mengatakan pada hari Minggu "di OPEC selalu ada ruang untuk fleksibilitas".

Ia juga mengatakan pada konferensi pers bahwa keputusan OPEC+ murni teknis, dan kelompok produsen mengambil keputusan sebelumnya.

Langkah untuk memangkas produksi minyak telah dilihat sebagai tamparan diplomatik di wajah setelah perjalanan Biden ke Arab Saudi untuk bertemu dengan putra mahkota pada bulan Juli.

Senator AS Bob Menendez, seorang Demokrat yang memimpin Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menyerukan penghentian sebagian besar penjualan senjata Amerika ke Arab Saudi setelah langkah OPEC+.

Perseteruan AS-Saudi berdarah ke dalam pembicaraan oleh menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral di Washington, yang ditutup pada hari Kamis tanpa komunike bersama. Kelompok itu sudah terpecah karena konflik di Ukraina.

Kepala negara dan pemerintahan G20 akan bertemu pada bulan November di Bali untuk pertemuan puncak yang dapat melihat Biden berbagi tempat yang sama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sumber: Al Jazeera