PDIP mengkritisi kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjelang akhir masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. PDIP menilai peran TGUPP kerap tumpang tindih dalam kebijakan pembangunan daerah.

"Dalam perjalanannya kadang TGUPP tumpang-tindih dalam produksi kebijakan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

Rio mengatakan TGUPP bentukan Anies seolah-olah menjadi negara dalam negara. Dia mengatakan hal itu seolah-olah menjadi sumber dualisme kebijakan.

-

-

"Sehingga terkesan terjadi dualisme sumber kebijakan," ujarnya.

"Semacam negara dalam negara," tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu juga menyebut anggaran untuk gaji TGUPP menggunakan APBD DKI. Padahal, kata Dwi, TGUPP di era sebelumnya menggunakan dana operasional gubernur.

"Tambah lagi TGUPP juga menyedot APBD. Kalau dulu hanya menggunakan dana operasional Gubernur," ujarnya.

PKS Membela

PKS pun membela keberadaan TGUPP. PKS menilai TGUPP telah bekerja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diteken oleh Anies sejak 2017.

"Jadi tugas dan fungsi TGUPP tidak tumpang-tindih dengan kebijakan pembangunan," kata Sekretaris I F-PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli.

Taufik mengatakan TGUPP hanya menjalankan tugas mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurutnya, fungsi TGUPP di era pemerintahan Anies tidak berbeda dengan era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ataupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Justru TGUPP adalah instrumen yang membantu Gubernur mengawasi SKPD agar tetap berada di trek yang benar. Itu yang terjadi di era Pak Anies, sebagaimana terjadi di era-era Gubernur Jokowi dan Gubernur Ahok," ujarnya.

Simak video 'Prasetyo Sebut Tak Ada Intervensi Tentukan 3 Nama Calon Pengganti Anies':

[-]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.