Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto. (Istimewa)

Krjogja.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusung tiga tema prioritas dalam penerapan 'pilot project' inovasi daerah tahun 2022. Adapun tiga tema prioitas inovasi tersebut ialah pajak dan retribusi, data tunggal kemiskinan, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Selanjutnya terobosan yang dihasilkan akan diujicobakan pada 6 daerah 'pilot' yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Anambas, Kapuas Hulu, Nias Selatan, Kupang, dan Sorong.

“Kemendagri ingin percepat pembangunan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Ini jadi amanat PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 Tahun 2014 (tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal). Terkait tema-tema yang diusung, sudah tepat sekali,” ujar Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto saat memberikan arahan sekaligus membuka rapat Identifikasi Daerah Sasaran Pilot Project Tahun 2022 secara resmi, Jumat (14/10/2022).

Dirinya kemudian menjelaskan mengapa tema tersebut menjadi prioritas. Menurut Eko, pajak dan retribusi hingga kini masih jadi tulang punggung pendapatan baik di APBN maupun APBD. Selanjutnya, menyoal BUMDes. Dirinya membeberkan data bahwa dari 75.961 desa di Indonesia, kurang lebih hanya 7.000 BUMDes yang berbadan hukum. “Ini perlu kerja keras dari kita semua,” tegas Eko.

Sementara terkait prioritas di bidang kemiskinan, dirinya berujar meski pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan, namun persebarannya tidak merata. Untuk itu diharapkan dengan adanya program 'pilot project' inovasi daerah akan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan.

“Tentu ada daerah yang (angka tingkat kemiskinan) di bawah rata-rata nasional, tetapi ada juga yang di atas. Sehingga dengan adanya model inovasi, pasti akan mempercepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Eko juga menyinggung pentingnya kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di daerah 3T. Menurutnya, ikhtiar ini membutuhkan kerja sama erat, baik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

“Bahkan perlu juga keterlibatan akademisi, pengusaha, media massa, dan komunitas yang ada. Merekalah aktor-aktor yang perlu kita dorong,” kata Eko.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Aferi Syamsidar menjelaskan tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam program pilot project inovasi daerah. Langkah pertama merupakan proses identifikasi. Dirinya mengatakan pada proses identifikasi tersebut, BSKDN Kemendagri akan mempelajari beragam terobosan yang diterapkan oleh beberapa daerah rujukan.

“Provinsi DIY, Kabupaten Sumedang, Kota Yogyakarta, Depok, Palembang, dan Surabaya jadi rujukan pajak dan retribusi. Lalu tema data tunggal kemiskinan daerah rujukannya Kulonprogro, Banyuwangi, Situbondo, Kabupaten Toba, Berau, dan Kota Palembang. Sedangkan Kota denpasar dan kab toba jadi rujukan BUMDes,” ujarnya.

Tahapan selanjutnya, imbuh Feri, ialah perekayasaan. Dalam proses ini, BSKDN Kemendagri akan membangun aplikasi berbagi pakai berdasarkan hasil kebutuhan dalam proses identifikasi. Lalu terakhir penerapan model inovasi.

“Di tahapan ini kami akan melakukan bimbingan teknis kepada fasilitator daerah dan melakukan monev,” pungkasnya.(Ati)