RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang tahun politik situasi politik semakin memanas. Auranya seperti tahun 1998 saat terjadi  krisis ekonomi dan politik sehingga legasi Kabinet Indonesia Maju (kim) saat ini sedang diuji.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad  di Jakarta, Minggu (16/10).

Menurut anlisisnya, situasi tersebut terlihat. Pertama, 60% negara berpenghasilan rendah mempunyai risiko tinggi kesulitan utang. Selain itu, negara berkembang sedang dilanda menguatnya dolar, seperti hari ini rupiah melemah terhadap dolar pada angka Rp 15.472,20 per dolar. Kondisi ini menambah beban negara membayar  bunga  utang luar negeri.

Mochtar Mohamad yang akrab disapa M2 ini menyebutkan, krisis politik tahun 98 di Indonesia salah satu pemicunya adalah krisis moneter, belum lagi ancaman krisis pangan 2023 dipicu Perang Rusia-Ukraina.  

"Situasi ini diperparah dengan membengkaknya impor bahan pangan, seperti beras, jagung, kedelai dan lainnya," ungkapnya.

Kedua, pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Deklarasi ini  terkesan tidak menghormati Kabinet  Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Ketiga, kenaikan harga BBM memicu berbagai kondisi, seperti inflasi, kenaikan harga sembako, berkurangnya lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli masyarakat dan lainnya.

Berita Terkait : Laskar Ganjar Puan Bicara Sosok Cawapres Di 2024

Menurut Survei Charta Politika tanggal 3 sampai 13 September 2022 menunjukan 98,8% masyarakat mengetahui kenaikan BBM, dan dari jumlah tersebut yang tidak setuju kenaikan BBM sekitar 69%. Kondisi ini mencerminkan adanya krisis ekonomi.

Keempat, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan, di antaranya pendaftaran Anggota DPR dimulai tanggal 24 April 2023. Artinya, para anggota Kabinet Jokowi yang berniat maju menjadi Anggota DPR sudah pasti mundur dari kabinet karena memdaftar. Demikian pula dengan mereka yang berniat menjadi capres/cawapres.

"Tahapan pemilu ini harus diwaspadai oleh Kabinet Jokowi, sebab sepanjang republik ini berdiri belum pernah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif bersamaan di hari yang sama pada 14 Februari  2024 nanti,"imbuhnya.

Kelima, kurva turun tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Jokowi.  Biasanya kurva turun ini dialami oleh siapapun karena akan berakhir masa jabatan, termasuk presiden, gubernur, bupati maupun walikota. Maka akan riskan kalau ngotot masa jabatan diperpanjang, karena rakyat sudah memahami aturannya.

"Survei Charta Politika pada 3 sampai 13 September 2022 menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi cukup baik, yakni 63,5%, namun angka ini mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan survei pada bulan Juni 2022,"  katanya.

Menurutnya, trend kurva turun ini akan terus dipicu oleh kejadian di bulan Oktober, seperti deklarasi capres NasDem, musibah sepak bola Malang, kasus narkoba di tubuh Polri, sidang Ferdy Sambo, kesibukan anggota kabinet berpolitik, dan lainnya.

Berita Terkait : 2 Petinju Indonesia Siap Duel Lawan Gajah Putih

Reshuffle Kabinet

Mencermati situasi politik ekonomi saat ini, M2 memberikan saran kepada Presiden Jokowi tentang langkah mitigasi politik ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk menghindari turbelensi politik di Kabinet Jokowi seperti yang terjadi ditahun 1998 saat jatuhnya Presiden Suharto.

Pertama, lakukan reshuffle kabinet secepatnya dan  perkuat formasi kabinet dari unsur partai politik dengan penambahan porsi kepada PAN dan PPP, seiring dengan itu Parpol dari partai koalisi mengisi semua wakil menteri.

M2 menambahkan, agar memasukan PKS yang punya 50 kursi dan Partai Demokrat dengan 54 kursi ke koalisi pemerintah. 

"Minimal masukkan PKS, sebab preferensi pemilih PKS pada tahun 2019 pilihannya  jatuh kepada Anies," sarannya.

Kedua, tunjukan kedaulatan politik presiden di partai politik koalisi Pemerintah, terutama di 3 pilar partai, yakni struktur, legislatif dan eksekutif.

Berita Terkait : Begini Cara Relawan Milenial Ganjar Tingkatkan Ekonomi Warga Dengan Olahan Pisang

"Yakinkan kabinet ini 5-10 tahu ke depan hanya ganti presiden/wakil presiden di 2024 dari koalisi yang sama," ujarnya 

Ketiga, lakukan kemandirian ekonomi bagi kepala keluarga di Indonesia demi menghindari krisis ekonomi global dengan crash programme dengan Program Kredit Usaha Rakyat Tri Sakti (KUR Tri Sakti), di zonasi
mulai per RT terdiri 5 kepala keluarga di 1.080.165 RT yang ada di Indonesia.

Selain itu, kata dia, perbankan nasional digalang baik BUMN maupun swasta wajib memberikan KUR Trisakti asuransi kredit sebesar 1% ditanggung Pemerintah. Sebagai perbandingan di Malaysia rasio KUR 50% dari kredit Jepang 66%, sementara di Indonesia rasio KUR baru 18%.

Keempat, lakukan monitoring evaluasi periodik langsung oleh Presiden secara online untuk semua kementerian dan lembaga tentang capaian renstra-nya  serta tingkatkan gotong royong dengan swasta dalam membangun bangsa ini.

"Dari langkah mitigasi di atas semoga Kabinet Jokowi selamat sampai 20 Oktober 2024," tandas Mochtar mengakhiri. ■