JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, rencana Presiden Joko Widodo untuk merombak atau me-reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Rencana reshuffle itu mengemuka setelah Partai Nasdem mendeklawasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untun Pemilihan Presiden 2024.

"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (15/10/2022).

Baca juga: Gerindra Sebut Tidak Akan Giring Jokowi Terkait Wacana Reshuffle

Hasto pun mengingatkan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi dalam mengatasi persoalan ekonomi.

Kendati demikian, Hasto menilai, jalannya roda pemerintahan akan menjadi rumit jika ada partai yang sudah mendahulukan kepentingan Pilpres 2024 saat pemerintah tengah fokus mengatasi persoalan ekonomi.

"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih, calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden," ujar Hasto.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies sebagai calon presiden.

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis siang.

Baca juga: Demokrat Harap Jokowi Lakukan Reshuffle untuk Rakyat, Bukan Alat Tekan Parpol yang Tak Lagi Sejalan

Adapun Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Parpol koalisi pemerintah adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

Partai Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, serta Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.