Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan pengadaan kendaraan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan, pihaknya telah menetapkan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK), serta melakukan dokumen rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN).

Sehingga selanjutnya, langkah DJKN saat ini adalah melakukan pengadaan kendaraan mobil listrik tersebut.

"Jadi untuk pengadaan kendaraan baru, kita tentu akan menuju ke situ. Tapi ini sangat bergantung dari masing-masing RKBMN dari kementerian/lembaga tersebut," jelas Rionald dalam media briefing, Jumat (14/10/2022).

Rionald bilang, pengadaan kendaraan mobil listrik akan dilihat dari beberapa indikator, misalnya usia pensiun dari masing-masing kendaraan pada tingkat kementerian/lembaga.

"Itu yang akan kita perhatikan. Namun, pada dasarnya bergerak menuju kendaraan listrik, ini sudah dicanangkan," kata Rionald lagi.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah.

Inpres tersebut dikeluarkan agar para pejabat pemerintahan bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dan target net zero emission pada 2060.

Melalui kebijakan tersebut pemerintah pusat dan daerah sudah bisa melakukan pengadaan anggaran untuk mobil listrik.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan resmi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali.

-

-

Sementara pada satu kesempatan, Jokowi juga telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengelola anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) dengan hati-hati di tengah ketidakpastian global ekonomi.

Jokowi menjelaskan, ketidakpastian global yang terus berlanjut membuat seluruh negara berada dalam posisi yang sulit, karena perekonomian menjadi sulit terprediksi.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki ketahanan fiskal yang mampu menjaga stabilitas ekonomi.

"Negara memerlukan sebuah endurance (ketahanan) yang panjang. Saya selalu sampaikan ke Bu Menkeu, 'Bu kalau punya uang di APBN kita, dieman-eman, di jaga. Hati-hati mengeluarkannya, harus produktif, harus memunculkan return yang jelas," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

[-]

-

Simak! Ini Perbandingan Ongkos Pakai Kendaraan BBM & Listrik
(cap/mij)