FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mendukung langkah pemerintah secara konsisten mengelola kekayaan Indonesia yang melimpah seperti Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

Menurut Pieter Abdullah, hal tersebut sudah diamanahkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar ya bagi kemakmuran rakyat.

“Kita harus mendorong komitmen Presiden untuk transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi pengelolaan bahan mentah. Nah kata dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat itu bukan untuk dibagi-bagi, tetapi untuk value added atau manfaat yang lebih besar untuk rakyat Indonesia,” kata Pieter saat dihubungi, Sabtu (15/10).

Dikatakan Pieter, kekayaan alam Indonesia sangat melimpah baik di darat, laut hingga dalam perut bumi.

Untuk itu, komitmen Presiden Jokowi melakukan transformasi ekonomi dengan menekankan pentingnya melakukan hilirisasi dan industrialisasi melalui pengelolahan bahan mentah patut didukung penuh untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai kita sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi kita justru tidak mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Misalnya Nikel, dimana kita memang produsen nikel terbesar, sudah seharusnya hal itu mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita, khususnya rakyat Indonesia,” ujarnya.

Diakui Piter, Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk mengelola bahan mentah sendiri, hingga komitmen Presiden untuk menyetop pengiriman bahan-bahan mentah hasil kekayaan Indonesia ke luar diketahui masyarakat dunia.

“Industri hilirnya sudah ada, jadi kita bisa melakukan pelarangan atau membatasi, Sehingga pelarangan itu bisa diterima oleh masyarakat dunia, kalau kita sendiri benar-benar memanfaatkannya untuk kepentingan domestik. Jadi pemanfaatan bahan mentah untuk industri dalam negeri harus kita siapkan dulu,” ucapnya.

Tempat terpisah, Akademisi ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Abd Hamid Paddu mengatakan komitmen Presiden Jokowi ini sudah dirancang beberapa tahun kemarin, bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak banyak mengekspor aset, modal dan bahan baku ke luar negeri.

“Bahwa diharapkan, yah tidak banyak mengekspor aset, modal, bahan baku. Tetapi itu meningkatkan menjadi barang atau bahan yang memiliki nilai tambah. Sehingga bisa diolah. Jadi kalau di energi, di tambang, dan seterusnya, maka tentu paling tidak barang setengah jadi,” kata Abd Hamid.

Dijelaskan Abd Hamid, kekayaan Indonesia tidak hanya pada tambang saja tetapi juga mencakup pertanian dan kehutanan, hingga perlu ada kerjasama kuat untuk mentransformasi ekonomi lewat hilirisasi dan industrialisasi aset kekayaan bangsa ini.

“Harganya tentu jauh lebih tinggi dibanding menjual bahan pokok atau bahan baku, baik dari sektor pertanian, kehutanan, pertambangan seyogyanya dilakukan hilirisasi agar supaya bisa diolah dulu baru dijual. Kalau diolah dulu baru dijual, demikian ada tempat olahan. Berarti ada industri yang dikembangkan untuk sektor-sektor dasar kita untuk olah bahan baku,” jelasnya.

“Ketika industri dikembangkan, bahan yang diolah ini kemudian diekspor harganya jauh lebih tinggi,” tambahnya.

Lebih jauh Abd Hamid, selain keuntungan besar, hilirisasi dan industrialisasi aset kekayaan alam Indonesia akan membuka lapangan kerja baru dan tentu menyerap banyak sekali tenaga kerja.

Untuk itu, dukungan penuh atas komitmen Presiden Jokowi kelola kekayaan Indonesia perlu tingkatkan pada level realisasi.

"Ini kan sudah di rancak sejak 10 tahun sebenarnya. Tetapi pertanyaannya adalah, beberapa pemerintahan itu belum bisa dilaksanakan secara konsisten. Nah, Pak Presiden masih menyisakan satu tahun masa kerja, harus direalisasikan,” ungkapnya.

“Supaya mobilisasi atau deindustrialisasi itu untuk mengolah bahan baku kita, itu sudah benar-benar difokuskan pada tahun sekarang. Sehingga periode berikutnya kemudian itu tinggal dilanjutkan,” jelasnya lagi.

Komitmen Pesiden Jokowi untuk mengelola aset kekayaan Indonesia secara mandiri selaras dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang terpuruk. Pasalnya, jika komitmen ini berjalan maka akan ada lompatan ekonomi yang cukup drastis buat Indonesia.

“Apalagi kita ini menghadapi dunia sekarang sudah resesi dan juga akan mengalami pelompatan ekonomi dalam beberapa waktu kedepan, maka bagus sekali idenya pak Presiden. Tetapi, dilaksanakan dari sekarang. kita mulai dari sekarang. Ini masih ada, kalau kita bangun pabriknya dalam satu dua tahun ini sebelum selesai masa Jokowi sudah rampung industrinya,” bebernya.

“Bayangkan kalau kita bikin industri pertanian, beberapa komoditas dasar ekspor bahan baku. Baik itu karet, kayu, yah bahan-bahan pertanianlah. Kemudian di perikanan, di pertambangan apalagi itu kan?. Idenya setuju, tapi harus dimulai dari sekarang,” tutupnya. (Zak/fajar)