Bamsoet Akan Kirim Surat ke Ketua DPR Usai Dapat Sanksi Ringan MKD

  • 25 Juni 2024 21:31:17
  • Views: 2

Jakarta -

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan Rapat Pimpinan (Rapim) MPR menyikapi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan dirinya melakukan pelanggaran kode etik. Rapat Pimpinan MPR memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Ketua DPR, agar pelaksanaan kewenangan MKD DPR tidak terulang, serta tidak berpotensi mengganggu upaya-upaya dalam membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.

"Rapim MPR juga memutuskan agar tidak menjadi tradisi yang buruk bagi penegakan hukum dan menjaga hubungan antar lembaga, maka Pimpinan MPR akan menyurati Ketua DPR untuk mendudukkan persoalan keputusan MKD yang cacat prosedural. MPR RI melalui Biro SDM, Organisasi dan Hukum sudah melakukan kajian terhadap putusan MKD tersebut. Penyelesaian keputusan MKD akan dilakukan melalui pertemuan Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR," ujar Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Jakarta, dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024).

Hadir para pimpinan MPR RI lainnya antara lain Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara dan Fadel Muhammad.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet memastikan MPR RI siap menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI 2024, pada 16 Agustus 2024 di Gedung Nusantara Komplek MPR, DPR, dan DPD RI. Sebagai Sidang Tahunan terakhir untuk MPR RI periode 2019-2014, Sidang Tahunan MPR RI 2024 rencananya akan diselenggarakan terpisah dengan Sidang Bersama DPR - DPD.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, MPR juga mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Sidang dihadiri 1.254 tamu undangan, terdiri dari seluruh anggota MPR yang merupakan anggota DPR dan DPD, para mantan presiden dan wakil presiden RI, para mantan ketua dan wakil ketua MPR RI, menteri kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, duta besar, pimpinan partai politik, hingga berbagai kalangan masyarakat.

"Sidang kali ini terasa istimewa karena merupakan sidang terakhir untuk MPR periode 2019-2024 sekaligus bagi Presiden Joko Widodo. Sidang ini hanya berjarak sekitar 2 bulan dari proses peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kita berharap proses peralihan kepemimpinan berjalan lancar, dan Presiden Terpilih Prabowo dapat segera menjalankan berbagai program kerjanya dalam membangun Indonesia yang semakin maju, adil dan makmur," kata Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan pihaknya juga sedang mempersiapkan penyelenggaraan Hari Konstitusi yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus 2024 di Gedung Nusantara IV Komplek MPR, DPR, dan DPD RI. Serta HUT MPR RI ke-79, yang puncaknya akan diselenggarakan pada 31 Agustus 2024.

"Peringatan Hari Konstitusi menjadi momen untuk mengimplementasikan konstitusi dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya memiliki konstitusi yang baik di atas kertas, tetapi kita harus mengimplementasikannya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti kita harus selalu menegakkan supremasi hukum, menjunjung tinggi prinsip checks and balances, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara," jelas Bamsoet.

Ia menerangkan dalam peringatan HUT MPR RI ke-79, berbagai acara menarik telah disiapkan. Antara lain stand up comedy, seminar perpustakaan, pameran pustaka dari berbagai perpustakaan lembaga negara, pameran foto dan karya jurnalis, serta puncaknya fun walk.

"Berbagai acara tersebut diselenggarakan agar MPR RI senantiasa dekat dengan rakyat. Terlebih stand up comedy yang sudah menjadi ciri khas MPR selama ini. Memberikan sekaligus membuka kesempatan kepada para komika stand up comedy agar bisa sukses. Seperti para alumninya, yakni Kiki Saputri, Marshel Widianto, Aji Pratama, dan lainnya," pungkas Bamsoet.

(prf/ega)
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7408601/bamsoet-akan-kirim-surat-ke-ketua-dpr-usai-dapat-sanksi-ringan-mkd
Tokoh















Graph

Extracted

persons Amir Uskara, Bambang Soesatyo, Hidayat Nur Wahid, Joko Widodo, Marshel, Prabowo, Syarief Hasan,
ministries DPD, DPD RI, DPR RI, MPR RI,
ngos AJI,
parties Golkar,
nations Indonesia,
places DKI Jakarta,