Sebelumnya, Sejak sebulan terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipercaya untuk membantu mitigasi dan memberikan solusi atas dampak-dampak krisis pangan, energi dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama yang diakibatkan pandemi Covid-19 dan krisis antara Ukraina dan Rusia.

Kepercayaan itu berwujud dengan bergabungnya Indonesia dalam Global Crisis Response Group (GCRG).

Presiden Joko Widodo mewakili Presidensi G20 dipercaya oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menjadi anggota GCRG bersama dengan Perdana Menteri Bangladesh, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal.

Peranan Indonesia dalam GCRG itulah yang menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida S. Alisjahbana, Rabu (22/6/2022).

Menko Airlangga menjelaskan pembahasan dalam forum Sherpa GCRG mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, dan isu finansial, yang sejalan dengan pembahasan dalam agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.

Menyoal isu ketahanan pangan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, seperti pada tahun ini Indonesia memiliki surplus produksi beras sebanyak 7 juta ton.

Demikian pula halnya dengan ketahanan energi, komoditas batu bara Indonesia menjadi diminati dikarenakan tingginya harga minyak dan gas akibat konflik di Eropa Timur.

“Indonesia berperan dalam menghadapi krisis global yang terjadi di Eropa Timur saat ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam pemenuhan komoditas pangan dan energi, khususnya batu bara di kawasan, ujar Menko Airlangga.

Terkait peran Indonesia di GCRG dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Menko Airlangga berharap UNESCAP dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal kajian terhadap fokus pembahasan GCRG (pangan, energi, dan finansial), kemudian kajian skema pembiayaan untuk pembangunan seperti melalui skema pembiayaan campuran/blended finance, dan dalam upaya transisi energi serta penanganan perubahan iklim.

“Untuk kajian tentang pangan, kami berharap hasil kajian itu akan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pangan nasional, imbuh Menko Airlangga.