RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan masyarakat agar teliti menentukan pilihan saat Pemilu dan Pilkada serentak yang bakal digelar 2024.

Masyarakat jangan memilih pemimpin yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu diingatkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar, saat menjadi pembicara webinar bertajuk Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Mendukung Pemilu Serentak Damai Tahun 2024, di Jakarta, kemarin.

Menurut Bahtiar, webinar ini untuk mensosialisasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi penuntun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dia mengingatkan, Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak henti-hentinya untuk diinternalisasikan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Pancasila memberikan batasan terhadap demokrasi yang bersifat universal.

“Demokrasi dalam praktik di dunia itu nilainya berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, nilai demokrasi yang bagaimana yang hendak kita kembangkan di Indonesia? Dia harus dituntun, dikontrol, bahkan oleh nilai-nilai Pancasila yang lima itu, jelas Bahtiar.

Berita Terkait : Indonesia Rebut Juara, Ini Harapan Christian Dan Zacha

Anak buah Tito Karnavian ini berharap, seluruh penyelenggara Pemilu dan masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam artian, tidak memilih pemimpin yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat, dan keadilan sosial.

“Jangan pilih calon pemimpin yang kita pastikan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tentu demokrasi kita harus musyawarah, tegasnya.

Sementara, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima menyepakati Pemilu harus relevan dengan nilai yang dikandung Pancasila.

Dalam Pancasila, terdapat makna baik yang tersurat maupun tersirat sebagai perwujudan dari demokrasi Indonesia.

Menurut Eberta, terdapat empat poin pentingnya Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pertama, sarana terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.

Berita Terkait : Jelang Idul Adha, Mentan Pastikan Pasokan Daging Dan Sapi Aman

Kedua, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dan keempat, mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya NKRI.

“Pemilu yang sukses dalam hal penyelenggaraan akan melahirkan pemimpin berkualitas yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Sesuai dengan pilihan terbanyak hasil pilihan rakyat, jelasnya.

Dalam acara yang sama, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid menyatakan, radikalisme dan terorisme mengancam ideologi Pancasila.

Radikalisme menjadi dasar semua terorisme, suatu kelompok yang menginginkan perubahan mendasar secara radikal.

Semua teroris berpaham radikal dan bersikap intoleran/eksklusif. Dalam konteks Pemilu/Pilkada, golongan ini sebenarnya anti-demokrasi dan menunggangi demokrasi untuk kepentingan politik.

Berita Terkait : Rumah Pengasingan Bung Karno, Awal Lahirnya Pancasila

Sementara, Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth menambahkan, organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas memiliki peran penting dalam membantu kinerja Pemerintah.

Hal ini juga untuk terciptanya pemimpin yang nasionalis, berwawasan kebangsaan dan berintegrasi di tengah bonus demografi yang dialami Indonesia.

Dalam menginternalisasi nilai Pancasila, komunitas masyarakat berperan untuk memperkuat sistem pendidikan, peningkatan jati diri dan karakter bangsa, peningkatan komitmen pemimpin nasional, serta peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila. ■