Informasi Umum

• Jabatan: Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat (2014-2019)
• Tempat & Tanggal Lahir: -

Karir

• 1. Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat (2014-2019)

Pendidikan

• Tidak ada data pendidikan.

Detail Tokoh

Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. merupakan Senator wakil Provinsi NTB periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebesar 129.878 suara.   Ayahnya, KH.Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i adalah pengasuh Yayasan Perguruan Islam Assyafii'yah di Jakarta Selatan.   Untuk mendukung perannya sebagai Senator Provinsi NTB, Hj.Robiatul Adawiyah ini mendirikan Rumah Aspirasi yang merupakan media penyampaian keinginan dan harapan masyarakat Bima. Dengan adanya rumah aspirasi ini, Hj.Robiatul Adawiyah,S.E berharap rantai komunikasi antar masyarakat dengan para wakilnya, baik yang duduk di DPD maupun DPRD dapat lebih efisien.   Rapat Dengar Pendapat (RDP),yang di adakan oleh anggota DPD RI Dapil NTB,Hj Robiatul Adawiyah SE bersama ratusan masyarakat diselenggarakan  di Mushola Talatulanwar,Dusun Pelowok, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, KabupatenLombok Barat (Lobar). (19/04/2016) Rapat yang bertemakan, “Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN” tersebut merupakan kali Pertama bagi anggota DPD RI ini untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Kediri, dan hasilnya nanti akan disampaikan kepada pemerintah pusat.   Hj Rabiatul Adawiyah SE saat memberikan sambutan di hadapan ratusan masyarakat kediri, acara yang turut dihadiri oleh beberapa tokoh agama, Tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, serta dari jajaran aparat Kepolisian Sektor kediri tersebut berlangsung lancar.   Dalam sambutannya, Hj Robiatul Adwiyah SE memaparkan kegiatan serap aspirasi yang diselenggarakan ini sekaligus menjadi barometer bagi MPR RI untuk memberlakukan kembali GBHN yang sudah tidak diberlakukan akibat amandemen UUD 1945.   Sebaliknya,tidak semua aspirasi masyarakat dapat disampaikan ke pemerintah pusat.”Aspirasi ini disesuaikan dengan program-program pemerintah. Karena masih banyak aspirasi dari provinsi lain yang harus diakomodir oleh pemerintah di pusat,”katanya.   Ia pun menjelaskan kepada masyarakat bahwa peran DPD RI merupakan perpanjangan tangan Pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi untuk menyampaikan aspirasi masyakat. “Hanya saja tidak semua aspirasi bisa disampaikan ke pusat. Karena masih banyak aspirasi dari Provinsi lain.”Ucap Wanita yang murah senyum ini.   Selain menyerap aspirasi rakyat, kedatangan Hj Rabiatul Adawiyah juga bertujuan agar GBHN kembali di terapkan dan tertera di UUD 45.   Dalam acara dengar pendapat tersebut, masyarakat yang hadir banyak menyampaikan keluh kesahnya, antara lain terkait masalah Ekonomi berupa bantuan permodalan dan pinjaman lunak bagi usaha baru, selain itu juga, masyarakat mengeluhkan pelayanan listrik yang kerap kali ada pemadaman.