Informasi Umum

• Jabatan: Komisaris PT Kolaka Inti Perkasa
• Tempat & Tanggal Lahir: Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 12 Agustus 1981

Karir

• 1. Anggota DPR-RI (2014-2019)
• 2. Komisaris PT Kolaka Inti Perkasa
• 3. lmu Hukum, Universitas Satria

Pendidikan

• Tidak ada data pendidikan.

Detail Tokoh

Haerul Saleh terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sulawesi Tenggara setelah memperoleh 30,820 suara. Haerul, yang lebih dikenal dengan nama panggilannya Aco, adalah tokoh pemuda di Sultra. Aco adalah Ketua dari Pemuda Panca Marga Kolaka. Aco bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan. Pada Pilkada 2013 Aco maju menjadi Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan Calon Gubernur, Ridwan Bae, dari Partai Golkar. Haerul mengungkapkan ada hal yang sedikit mengusiknya, yaitu kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 2004, di mana secara tegas Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat dijadikan jaminan. Hal ini dinilai sangat penting, dan harus ada jaminan hukum, meski mungkin ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang pasti. Menurut Haerul, kalau hanya didasari kesepakatan DPR, tidak ada jaminan hukum bagi investor. Haerul menanyakan seberani Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan investasi jika landasan hukumnya hanya kesepakatan DPR dan Pemerintah. Haerul menilai, underlying bukan dilihat dari transaksinya, tetapi dari manfaat yang didapat. Aset kita sudah habis digadaikan pada pihak investor. Haerul menyampaikan bahwa utang luar negeri semakin hari semakin meningkat dan bahkan turun ke anak cucu yang belum lahir. Haerul setuju jika dibentuk Paniti Kerja (Panja) tentang hutang. Haerul juga ingin tahu sebetulnya pinjaman luar negeri apakah betul dimanfaatkan sesuai dengan peraturan Pemerintah karena Komisi 11 tidak pernah tahu utang ini digunakan untuk apa. Haerul tidak mau kalau utang ini digunakan untuk yang bersifat penelitan,karena menurutnya sebaiknya untuk pembangunan infrastuktur dan yang prioritas. Haerul menilai bahwa seharusnya utang Indonesia sesuai dengan perencanan dan pemanfaatannya, serta tidak disertai dengan ikatan politik