Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. (lahir di Jakarta, 3 Oktober 1966; umur 53 tahun) adalah Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Kabinet Indonesia Maju, Ia resmi dilantik pada 23 Oktober 2019. Sebelumnya, pada Kabinet Indonesia Kerja Presiden Joko Widodo, Bambang Brodjonegoro dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia sejak 27 Juli 2016, sebelumnya di Kabinet yang sama dia adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016[1]. Sebelumnya ia merupakan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II.[2]. Ia menyelesaikan pendidikan formal tingkat Strata 1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada 1990. Konsentrasi bidang studi yang ditekuni adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. Setahun berikutnya, Brodjonegoro melanjutkan pendidikan formal tingkat magister (1991-1993) pada University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat, sekaligus melanjutkan program doktoral di universitas yang sama hingga 1995. Bambang Brodjonegoro dikenal baik di dalam maupun di luar kalangan akademik. Sebagai akademisi, kariernya dimulai sebagai staf pengajar di FE - UI hingga merangkak naik menjadi Ketua Jurusan Ekonomi hingga Dekan Fakultas Ekonomi, UI. Kepakaran dan keluasan pengalaman di bidang ekonomi, khususnya terkait desentralisasi wilayah, membuat Brodjonegoro sering diundang sebagai dosen atau guru besar tamu bagi banyak universitas di dalam dan luar negeri. Di luar dunia akademik, nama Bambang Brodjonegoro juga dikenal mulai dari tingkat pasar modal hingga pemerintahan. Pria yang juga aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) seperti PT. PLN, PT. ANTAM, PT. TELKOM, dan lain-lain. Kepakarannya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan untuk duduk sebagai dewan komisionaris dan atau konsultan independen.