• MULOSMAPendidikan Militer calon bintara PetaInfantry Officer Advanced Course di Fort Benning, ASGeneral Staff College, Australia

Pembersihan anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh PKI secara besar-besaran berlangsung setelah Soeharto mengantongi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966. Bermodal Supersemar, Soeharto melalui Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), menumpas PKI pasca peristiwa yang disebut oleh Orde Baru sebagai Gerakan 30 September (G30S) 1965 Pada waktu itu, RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo. Pasukan elit Angkatan Darat (AD) yang disebut-sebut menewaskan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sampai akar-akarnya. Sarwo Edhi disebut-sebut sebagai teman dari Jenderal Ahmad Yani, yang merupakan temannya di Angkatan Darat. Keterlibatan Sarwo dalam penumpasan PKI dimulai ketika Soeharto mengirimkan Kolonel Herman Sarens Sudiro. Herman Sarens yang memberitahu mengenai situasi Jakarta dan juga posisi Mayor Jenderal Soeharto yang untuk sementara menjadi pimpinan Angkatan Darat. Mendengar kabar itu Sarwo menyatakan bahwa dirinya akan berpihak kepada Soeharto. Kabar ini diteruskan Herman kepada Soeharto. Tak lama setelah itu, siang 1 Oktober 1965 Sarwo tiba di Kostrad menemui Soeharto. Tugas pertama dari Soeharto untuk Sarwo Edhi adalah menguasai kembali Radio Republik Indonesia (RRI) dan gedung telekomunikasi. Tugas kedua, menguasai pangkalan udara Halim Perdanakusuma. Saat itu Halim menjadi basis kekuatan kelompok Untung. Tugas terakhir Sarwo untuk menyingkirkan PKI. Namun ketika Soeharto naik jadi pejabat Presiden, Sarwo Edhie seperti dijauhkan dari Jakarta. Pada 1967 Sarwo diperintahkan untuk menjadi Panglima Kodam II Bukit Barisan Sumatera. Di sana Sarwo diberi tugas khusus untuk melemahkan pengaruh Soekarno di Sumatera. Berhasil di Sumatera, Sarwo dipindahkan lagi ke Irian Barat (Papua) memimpin Kodam XVII Cenderawasih. Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009) menyebut tugas Sarwo saat itu berat. Sarwo diberi target oleh Soeharto untuk mensukseskan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Tugas Sarwo satu: memenangkan Pepera apapun caranya. Untuk memenangkan Pepera Sarwo, digelar sebuah operasi yang diberi nama Operasi Wibawa dengan membentuk pasukan-pasukan organik. Pasukan organik adalah pasukan yang membaur dengan masyarakat tanpa menunjukkan identitas militernya. Tugas memenangkan Pepera ini sukses. Hasil Pepera menunjukkan rakyat Papua berpihak kepada Indonesia. Tapi Sarwo belum juga bisa merapat ke Jakarta. Ia masih disingkirkan setidaknya sampai 1970. Sampai dengan tahun itu Soeharto nyatanya masih menjauhkan Sarwo dari lingkaran kekuasaan. Pada 1970 Soeharto menunjuk Sarwo sebagai Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang. Jabatan ini penting di kemiliteran tapi tidak bagi seorang Sarwo yang karir militernya dihabiskan di lapangan. Kini anak didik Sarwo di AKABRI menjadi orang penting di Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudoyono jadi presiden pada 2004-2014, yang juga menantunya. Dari AKABRI di Magelang, Sarwo dikirim ke Seoul. Ia didaulat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Tugas ini diselasaikan Sarwo dari 1974-1976. Sehabis itu karir Sarwo di lingkaran luar kekuasaan Orde Baru tenggelam. Desas-desus yang berkembang pada 1966, Sarwo ingin mendongkel Soeharto. Di sisi lain, Sarwo dekat dengan para mahasiswa yang menentang kekuasaan Soekarno. Isu tersebut, menurut Salim Said dalam buku Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian, dihembuskan oleh kelompok Ali Moertopo, intelijen Soeharto. Kepada Salim, Sarwo menceritakan bahwa Soeharto pernah menanyakan langsung akan kebenaran isu tersebut. Sarwo menjawab bahwa tidak ada niatan untuk menggulingkan Soeharto. Mendengar jawaban Sarwo, Soeharto, seperti biasa, hanya tersenyum. Salim Said tidak menjelaskan lebih rinci makna senyum Soeharto kepada Sarwo. Salim hanya menjelaskan bahwa hampir dipastikan Soeharto tidak percaya isu tersebut, tapi ia punya kalkulasi terhadap orang-orang yang berjasa kepadanya tapi sekaligus berpotensi menimbulkan bahaya terhadap kelangsungan kekuasaannya.